UU Cipta Kerja Permudah Bebaskan Kawasan Hutan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Negara (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan mempermudah pembebasan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat.

TERKAIT UJI MATERI UU CIPTAKER: Airlangga: UU Cipta Kerja Tak langgar Konstitusi

Pemerintah menyatakan, hak konstitusional dari pemohon sama sekali tidak terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentanf Cipta kerja (Ciptaker).

Pembentukan Holding Panas Bumi Harus Sesuai Regulasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengawal pembentukan Holding Panas Bumi agar tidak melanggar Undang-Undang Panas Bumi. Pasalnya, beleid tersebut melarang adanya pengalihan pengelolaan wilayah kerja panas bumi (WKP) ke pihak lain.

POLEMIK RKUHP PASAL PENGHINAAN PRESIDEN TETAP BISA DIKRITIK

Pasal penghinaan terhadap presiden yang terdapat dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP) masih memicu perdebatan dan menuai polemik secara luas. Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan pasal tersebut bukan untuk membungkam kritik.

Ketua Tim Kajian Tegaskan Ada Rencana Revisi UU ITE

Ketua Tim Kajian UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sugeng Purnomo membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa pemerintah hanya akan membuat Pedoman Implementasi UU ITE dan tidak akan merevisi terhadap UU ITE. Pemerintah ditegaskannya akan mengajukan revisi UU tersebut ke DPR.

Mata Uang Kripto Tak Miliki Underlying Asset, Tidak Ada Urgensi Revisi UU Mata Uang

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, mata uang kripto (cryptocurrency) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan hanya rupiah satu-satunya yang diakui.​

PAJAK DIGITAL ATURAN TURUNAN DIRUMUSKAN

Setelah menunda cukup lama, pemerintah akhirnya mulai merumuskan skema mengenai implementasi pajak penghasilan bentuk usaha tetap dengan mengacu pada UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

TANTANGAN PENERIMAAN NEGARA: PAJAK ATAS KEKAYAAN JADI SOLUSI

Pemajakan atas kekayaan atau wealth tax jalan tengah yang bisa ditempuh oleh pemerintah sejalan dengan seretnya prospek penerimaan pajak dan makin membengkaknya kebutuhan belanja guna  meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 dalam jangka pendek.

Dekarbonisasi Transportasi

Saat meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) rute Yogyakarta-Solo awal Maret lalu, Presiden Jokowi mengatakan kelak seluruh transportasi massal di Tanah Air berbasis listrik.

DAERAH PERLUAS PUNGUTAN

Sumber  pendapatan  asli  daerah  berpotensi  kian  meluas  jika  Rancangan  UU  tentang  Hubungan  Keuang-an  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (HKPD)  diterapkan.  RUU  tersebut  mengatur  penerapan  opsen  atau  pungutan  tam-bahan  untuk  sejumlah  jenis  pajak.