Pemerintah menyatakan, hak konstitusional dari pemohon sama sekali tidak terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentanf Cipta kerja (Ciptaker).
Sumber: Investor Daily. Jumat, 18 Juni 2021.
