PMK dan Infrastruktur Pendukung PPS Pajak dalam Finalisasi
Perangkat regulasi dan infrastruktur pendukung program pengungkapan sukarela (PPS) pajak memasuki tahap finalisasi dan sebelum pergantian tahun dipastikan sudah selesai.
Manuver Pajak Korporasi
Pemerintah mengerek target penerimaan Pajak Peng hasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan alias pajak korporasi pada tahun depan hingga 44% secara tahunan menjadi Rp185,14 triliun.
Investasikan Dana di ISBN, Peserta Tax Amnesty Dijanjikan PPh Lebih Rendah
Pemerintah tengah menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk menampung dana repatriasi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty yang akan dilakukan pada Januari hingga Juni 2022. Peserta PPS yang menempatkan dananya di SBN akan mendapatkan keuntungan lebih karena wajib pajak akan memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final yang lebih rendah.
PAJAK BARANG & JASA TERTENTU FISKAL DAERAH BELUM LELUASA
Keleluasaan ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas sejalan dengan adanya penyederhanaan sejumlah jenis pajak yang tertuang di dalam Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
LANCARKAN KONSOLIDASI FISKAL KEMBALI KE DEFISIT 3%: UU HPP Berpotensi Dongkrak Penerimaan Pajak Hingga Rp 120 Triliun
Mandiri Sekuritas memperkirakan, potensi tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak pada 2022 bisa mencapai hingga Rp 120 triliun dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
RESENTRALISASI PAJAK & RETRIBUSI PUSAT TENTUKAN
Resentralisasi kekuasaan fiskal makin nyata setelah pemerintah pusat berwenang menentukan besaran tarif pajak dan retribusi daerah di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUU HKPD TARIF PAJAK KENDARAAN DIPANGKAS
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipangkas sejalan dengan implementasi opsen di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
RENCANA IMPLEMENTASI OPSEN BEBAN WAJIB PAJAK BERTAMBAH
Rencana implementasi opsen atau pungutan tambahan atas pajak di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) berpotensi menambah beban bagi wajib pajak.
PIUTANG PAJAK: RI Buru Pengemplang di 13 Negara
Setelah terkendala oleh terbatasnya regulasi, otoritas fiskal segera mengeksekusi penagihan piutang pajak oleh wajib pajak yang berada di luar negeri.
Jokowi Tekah Teken UU HPP, Penerima Fasilitas dari Kantor akan Dipajaki
Pemerintah akan memungut pajak terhadap fasilitas atau natura yang diterima karyawan dari tempatnya bekerja, seperti mobil dan rumah. Pengenaan pajak ini dilakukan seiring dengan perubahan aturan terkait penghasilan natura dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.