Pemerintah dan DPR Masih Godok RUU Data Pribadi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU Data Pibadi). Produk UU-nya pun diharapkan bisa disahkan tahun 2020 ini.
DPR Usul Kewajiban Bangun Smelter Ditiadakan
Pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sebaiknya dihentikan. Wacana tersebut digaungkan oleh Anggota Komisi VII Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) Maman Abdurrahman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada 30 Juni kemarin.
KOMISI II DPR SETUJUI PERPPU PILKADA
JAKARTA – Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) disahkan menjadi undang-undang (UU).
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021: Realisasi Stimulus Dipercepat
Pemerintah akan mempercepat realisasi stimulus fiskal secara produktif dan tepat sasaran agar perekonomian nasional terhindar dari resesi. Pemerintah juga berharap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuka secara luas mulai kuartal III tahun ini guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.
RUU MINUMAN BERALKOHOL: Antara Melarang Atau Mengendalikan
Sejumlah fraksi di DPR kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Menghidupkan kembali pembahasan yang tidak selesai dari periode sebelumnya.
Ketua DPR: DPR Komit Selesaikan Empat RUU
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan DPR berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan empat produk Rancangan Undang-Undang pada Masa Persidangan IV DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.
Paripurna DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi UU
Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 menjadi undang-undang (UU).
JOKOWI MINTA DPR TUNTASKAN OMNIBUS LAW DALAM 100 HARI
JAKARTA – Presiden Joko WIdodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mengajukan Rancangan undang-Undang (RUU) Omnibus Law ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat pekan depan. Selanjutnya, Presiden berharap, DPR bisa menuntaskan pembahasan RUU tersebut dalam 100 hari.