PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA: Pemerintah Agar Fokus ke COVID-19
Beberapa fraksi DPR mengusulkan adanya penundaaan pembahasan terkait dengan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya itu, fraksi PDI-Perjuangan juga mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari rancangan beleid tersebut.
RUU CIPTA KERJA: Riset dan Inovasi dalam RUU Cipta Kerja
Tujuan utama RUU ini adalah menyediakan landasan legal formal untuk melakukan transformasi ekonomi dan membereskan sektor perizinan yang ruwet.
Salah satu aspek menarik dalam RUU ini adalah; adanya pengaturan tentang riset dan inovasi. Pengaturan tentang riset dan inovasi muncul dalam Bab II Pasal 4 Ayat 3. Lebih lanjut ketentuan riset dan inovasi diuraikan dalam BAB VII.
Intinya, pemerintah...
RUU CIPTA KERJA: Wapres: Formula Tepat Perizinan Daerah Terkait Investasi Dicari Bersama
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan bersama-sama mencari formula yang tepat perihal konten perizinan di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsipnya, pemerintah daerah tetap memiliki otonomi daerah, tetapi jangan sampai hal itu menghambat usaha menciptakan lapangan kerja.
”Intinya tidak akan mengurangi otonomi daerah. Yang...
ASPEK PERLINDUNGAN DI RUU CIPTA KERJA: Pekerja Perempuan Di Persimpangan
Bisnis, JAKARTA – Perlindungan pekerja perempuan di Indonesia dinilai lemah lantaran masih banyak perusahaan yang mengabaikan hak-hak reproduksi kaum hawa.
LEGISLASI: Kelanjutan Omnibus Jadi Perhatian Elite
JAKARTA, KOMPAS – Kendati kelanjutan proses politik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law masih belum dapat dipastikan setelah mengalami penundaan karena DPR memasuki masa reses, pertemuan antarpimpinan partai politik terus berlangsung. Selain membahas omnibus law, pertemuan tersebut juga menjajaki kerja sama Pilkada 2020 sebagai salah satu medium komunikasi antarpartai.
Dalam...
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: Pemecah Perda Bermasalah
Pada Senin (9/3) siang, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa bergerak di Yogyakarta untuk menggelar pernyataan sikap atas rencana pemerintah danDPR mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Konsolidasi Sikapi Omnibus
Mahasiswa, elemen masyarakat sipil, dan buruh berbeda langkah dengan elite partai politik dalam menyikapi RUU Cipta Kerja. Masing-masing pihak sama-sama konsolidasi.
JAKARTA, KOMPAS— Massa mahasiswa sejumlah universitas di Yogyakarta dan sejumlah elemen masyarakat sipil berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Gerakan yang diberi nama Gejayan Memanggil itu menolak RUU bermetodekan...
RUU CIPTA KERJA: Politik Hukum RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja dan “Omnibus Law” adalah dua padanan kata yang sering dibicarakan. Alasannya, karena RUU ini bermetodekan omnibus, yang menggabungkan begitu banyak UU dalam satu RUU. Ada 11 kluster, dengan isi 174 pasal tetapi menyisir kurang lebih 1.000-an di 79 UU multisektor.
Tentu ada pertanyaan besar tentang politik hukum di balik RUU ini. Sebelum bicara tentang politik hukumnya, ada hal penting...
RUU CIPTA KERJA: Implementasi 16 Paket Kebijakan Lebih Efektif
Bisnis, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diyakini akan memperlancar efektivitas paket kebijakan yang saat ini belum tereksekusi.
OMNIBUS LAW: RUU Cipta Kerja Atasi Invetasi Mangkrak
JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan instrumen awal yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi sektor usaha. Kepastian dan kemudahan itu tidak hanya bagi pengusaha besar, tetapi juga pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kamis (5/2/2020), mengemukakan, dari 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal yang telah...