RUU CIPTA KERJA: Kemudahan Investasi Dianggap Abaikan Dampak Jangka Panjang
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Selama proses pembahasan regulasi mengabaikan realitas dan persoalan empiris yang ada, terobosan kemudahan investasi yang ditawarkan hanya akan menumpuk masalah.
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan...
Masuk RUU Cipta Kerja: LPS Koperasi Mendesak Dibentuk
Kasus penipuan dengan mengatasnamakan koperasi yang marak belakangan ini mengindikasikan bahwa perlindungan dan pengawasan terhadap koperasi masih lemah.
PEMBAHASAN RUU CIPTAKER: MUNCUL KERAWANAN BARU
Kelanjutan pembahasan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan menjadi gelap kembali, menyusul ‘pecah kongsi’ di perwakilan pekerja yang memutuskan keluar dari tim pembahas bakal payung hukum itu.
PEMERINTAH DAERAH: Ancaman Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pasal di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kluster administrasi pemerintahan daerah, dinilai sebagai gejala mengembalikan kekuasaan ke pemerintah pusat (resentralisasi). Presiden memiliki kewenangan yang teramat besar, seperti pembatalan peraturan daerah menggunakan peraturan presiden.
Padahal, di era otonomi daerah, pemerintah pusat hanya berwenang menetapkan...
LEGISLASI: DPR Turunkan Target Prolegnas karena Pandemi Covid-19
JAKARTA, KOMPAS — Kondisi pandemi Covid-19 menjadi alasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengevaluasi serta menurunkan target Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Rencana menurunkan target Prolegnas ini paradoks karena di sisi lain terlihat upaya DPR melanjutkan atau mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang problematik, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Kitab Undang-undang Hukum...
OPINI: Produk Halal dalam RUU Cipta Kerja
Salah satu tema penting RUU Cipta Kerja yang kurang dapat perhatian publik adalah mengenai jaminan produk halal.
Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang JPH menjadi salah satu UU yang beberapa pasalnya hendak diubah melalui RUU Cipta Kerja. Apa hubungan antara JPH dan RUU Cipta Kerja? Karena persoalan JPH tak bisa dilepaskan dari kerumitan birokrasi yang berpotensi menghambat investasi. Begitu...
RUU CIPTA KERJA: Bahayakan Lingkungan dan Masyarakat, DPR Dimohon Tak Terburu-buru
JAKARTA, KOMPAS –Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Badan Legislasi DPR masih terus berlanjut. Banyak kalangan meminta agar lembaga legislatif itu tidak terburu-buru dan lebih hati-hati. Alasannya, sejumlah pasal dalam perundangan payung itu dianggap menggerus keadilan di masyarakat dan menurunkan kualitas tata kelola lingkungan.
Momentum penyusunan RUU itu dapat dimanfaatkan...
RUU CIPTA KERJA AKAN MULUSKAN 5G
JAKARTA – Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) nantinyadiyakini menjadi salah satu pintu untuk mendorong investasi baru serta penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital di Tanah Air melalui implementasi teknologi seluler 5G.
RUU Cipta Kerja dan Reposisi Kewenangan Presiden
Pembahasan RUU Cipta Kerja mendapatkan sentimen negatif dari berbagai pihak. Di luar berbagai substansi yang kontroversial, klaster isu tentang administrasi pemerintahan layak untuk tetap dibahas.
RUU CIPTA KERJA DIMINTA FOKUS KE UMKM
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di dalam negeri.