RUU Jalan Disepakati untuk Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan ke Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta sejumlah perwakilan...
Minus Malum Opsen Pajak
Opsen pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) hadir sebagai solusi penguatan fiskal daerah.
PENGESAHAN RUU HPP KALA PENGUSAHA DIMANJA PENGUASA
Kemarin, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Dengan pengesahan itu, seluruh substansi siap diimplementasikan setelah ditandatangani Kepala Negara.
RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TENGGELAMNYA PASAL PIDANA KORPORASI
Pasal pidana atas korporasi yang sempat tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tenggelam. Kentalnya dinamika politik serta peran komprador yang dominan menjadi penyebab dibatalkannya substansi ini.
PERUBAHAN BASELINE PPH BASIS PAJAK RAWAN TERGERUS
Basis pajak bakal tergerus sejalan dengan keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengubah baseline atau batas penghasilan kena pajak di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
RUU HPP Bisa Turunkan Kepercayaan Pelaku Usaha
Rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) kepada wajib pajak (WP) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai 2022 mendatang dinilai sebagai bentuk ketidakpastian regulasi yang cukup serius dan bakal menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah ke depan. Pasalnya, ketentuan ini bakal menganulir ketentuan tarif PPh bagi kelompok WP yang sama, yang mulai tahun depan...
Tarif PPN Baik Jadi 11 %, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Segera Disahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tiba-tiba berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dan secara ‘diam-diam’, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tersebut dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
Pimpinan DPR Terima Surpres RUU Ibu Kota Negara
Pimpinan DPR menerima surat presiden atau Surpres RUU Ibu Kota Negara. Surpres itu diantarkan Mensesneg, Pratikno dan diterima Ketua DPR Puan Maharani yang didampimpi para wakilnya termasuk Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).
USULAN RUU KUP KORPORASI TERANCAM DENDA PIDANA PAJAK
Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah substansi mengenai denda atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH OPSEN BERPOTENSI TIMBULKANPAJAK BERGANDA
Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda. Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.