PERKEBUNAN SAWIT : Pola Kemitraan Perlu Diubah
BOGOR-Pola kemitraan perkebunan kelapa sawit antara perusahaan swasta dan petani rakyat perlu diubah seiring dengan perubahan zaman.
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bungaran Saragih mengatakan pola kemitraan saat ini perlu mengedepankan petani kelapa sawit swadaya yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bisnis komoditas itu di Indonesia.
PP Lahan Gambut Perlu Diperbaiki
JAKARTA – Himpunan Gambut Indonesia (HGI) menyatakan bahwa PP No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan EkosistemGambut perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan kajian ilmiah dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders ) di sektor terkait. Salah satu ketentuan yang perlu direvisi adalah soal pembatasan muka air paling rendah 0,4 meter dari permukaan lahan gambut.
Ketua HGI...
BEA KELUAR CPO Malaysia perpanjang bebas BK CPO hingga Desember
JAKARTA. Pemerintah Malaysia akhirnya memperpanjang pembebasan Bea Keluar (BK) minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) hingga Desember 2014. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penjualan lantaran harga CPO dunia masih rendah.
Mengutip Bloomberg, pemerintah Malaysia juga memberikan insentif kepada para petani sawit yang akan menanam baru dan replanting perkebunan sawit. Dana yang telah...
3,2 Juta Ha Kebun Sawit Rakyat Siap Terapkan ISPO
JAKARTA – Petani kelapa sawit swadaya tidak keberatan dengan penerapan kebijakan mandatori sertifikasi minyak sawit lestari (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO). Hanya saja, biaya sertifikasi tersebut harus ditanggung oleh pemerintah melaui APBN atau APBD. Saat ini, luas kebun sawit petani swadaya mencapai 3,2 juta hektare (ha) atau 32% dari total luas perkebunan sawit nasional, dengan...
LAHAN INDUSTRI: Kebutuhan Capai 5.000 Ha
JAKARTA-Selama lima tahun ke depan kebutuhan lahan indsutri diperkirakan mencapai 5.000 hektare dengan diikuti perluasan area di luar Jawa.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Ketua Umum Sanny Iskandar mengatakan prognosis tersebut merujuk kepada asumsi setiap tahun dibutukjan antara 500-1.000 hektare lahan.
HOLDING BUMN PERKEBUNAN: PTPN III Proyeksi Raup Laba Rp3 Triliun
SURABAYA-Induk perusahaan perkebunan pelat merah PT Perkebunan Nusantara III memprediksi perolehan laba bersih tahun ini akan stagnan mencapai Rp3 triliun.
Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara PTPN III Erwan Palawi mengatakan perolehan laba yang stagnan itu dipicu memburuknya industri gula di dalam negeri.
Tak Semua Perusahaan Perkebunan Wajib Buat Kebun Plasma
JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang besaran skala luas perkebunan yang wajib menyerahkan 20% lahannya untuk dikelola masyarakat sekitar. Skala luas perkebunan perlu ditetapkan karena tidak semua perkebunan di Indonesia memiliki lahan yang begitu luas sehingga tidak bisa dipukul rata.
Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, UU...
Pengusaha Sawit Akan Gugat PP Gambut
JAKARTA –Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan melakukan uji materi (judicial review) atas PP No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada lembaga peradilan terkait. Itu dilakukan karena PP tersebut bukan saja mengancam investasi perkebunan kelapa sawit yang ada senilai Rp 136 triliun, tapi juga menghambat masuknya investasi baru.
Sekjen Gapki Joko...
TATA KELOLA HUTAN:Menhut Baru Dituntut Terbuka
JAKARTA-Komisi Informasi Pusat meminta Presiden terpilih Joko Widodo memilih menteri kehutanan yang memiliki perspektif keterbukaan informasi.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly mengatakan perspektif keterbukaan itu untuk mengatur tata kelola hutan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi di sektor kehutanan.
BUMN PERKEBUNAN-KEHUTANAN: Dahlan Jalankan Praktik In line
SURABAYA-Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta Direktur holding BUMN perkebunan dan kehutanan mencari cara agar seluruh anak perusahaan bisa sejalan dengan induk usaha.
Dengan strategi satu jalur, menurutnya, bisa membuat target dan keinginan perusahaan induk (holding) dan anak perusahaan terlaksana dengan baik.