PEMEKARAN DAERAH PAPUA DIUSULKAN JADI 5 PROVINSI
Provinsi Papua diusulkan untuk dimekarkan menjadi lima provinsi melalui rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
RUU TPKS akan Disahkan Sebelum 14 April
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS akan disahkan paling lambat sebelum 14 April 2022. Pihaknya menargetkan, pengesahan RUU TPKS sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April nanti.
Jokowi Siapkan Tiga Langkah Tindak Lanjut Draf RUU TPKS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan tiga langkah untuk menindaklanjuti draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar dapat segera disahkan oleh DPR.
Jokowi Harap DPR Segera Sahkan RUU TPKS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksal (RUU TPKS) agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada korban seksual.
DPR Sahkan Perubahan UU Jalan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 38/2004 tentang Jalan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Pengesahan undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jalan di Indonesia.
DPR Setujui RUU Kejaksaan Menjadi UU
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi undang-undang.
2022, DPR Targetkan Revisi Undang-Undang Migas Rampung
Komisi VII DPR RI menargetkan revisi UndangUndang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas) dapat diselesaikan pada 2022. Penyelesaian revisi beleid ini penting untuk memberikan kepastian investasi dan mempercepat pengembangan potensi migas sebelum dunia meninggalkan energi fosil.
RUU Jalan Disepakati untuk Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan ke Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta sejumlah perwakilan...
Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja Tetap Berlaku
Pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang di antaranya meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut dalam tempo dua tahun. Meski demikian, UU Cipta Kerja tetap berlaku.
Pimpinan DPR Terima Surpres RUU Ibu Kota Negara
Pimpinan DPR menerima surat presiden atau Surpres RUU Ibu Kota Negara. Surpres itu diantarkan Mensesneg, Pratikno dan diterima Ketua DPR Puan Maharani yang didampimpi para wakilnya termasuk Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).