STIMULUS RESTRUKTURISASI KREDIT RELAKSASI KEDUA PENUH TANTANGAN
Kendati masih tetap membuka peluang perpanjangan program relaksasi bagi restrukturisasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan sangat berhati-hati untuk merancang program relaksasi lanjutan, menimbang tantangan ekonomi makin berat.
PENGAWASAN PERBANKAN PERTARUHAN DI MASA GENTING
Fungsi pengawasan perbankan yang menjadi taring dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemungkinan besar akan hilang dan kembali ke Bank Indonesia. Kendati menuai kritik karena momentumnya yang dianggap tak tepat, wacana ini tampaknya akan berlanjut.
Reformasi Sistem Keuangan, DPR Tegaskan Tak Ada Perubahan Fungsi Lembaga
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fathan Subchi menegaskan, tidak ada perubahan fungsi lembaga dari rencana reformasi sistem keuangan yang tengah disiapkan dalam draf Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu). Dengan demikian, kewenangan pengawasan perbankan tetap di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak kembali ke Bank Indonesia (BI).
Transaksi Digital Minim, BPR Harus Ubah Model Bisnis
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penggunaan digitalisasi oleh bank perkreditan rakyat (BPR) hanya sekitar 5-10%, berbeda jauh dibandingkan dengan rata-rata bank umum yang sudah 70-80% transaksi melalui digital.
Menimbang Aturan Modal Inti Bank
Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, OJK menaikkan modal inti minimum bank dari Rp 1 triliun menjadi Rp 3 triliun.
BANK PERKREDITAN RAKYAT: OJK Dorong BPR Go Digital
Otoritas jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat untuk segera mendigitalisasikan layanan jasa keuangannya agar tidak ditinggalkan nasabah.
Luncurkan Aplikasi SiKepo
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tingkat pelanggaran yang dilakukan industri perbankan cukup tinggi, karena kurang memahami regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Di samping itu, banyaknya aturan yang tumpang tindih menjadi pemicu terjadinya pelanggaran.
Tangani Masalah Bank, OJK dan LPS Perbarui Kerja Sama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperbarui kerja sama dan koordinasi untuk memperlancar serta mengoptimalkan penanganan permasalahan perbankan, guna menjaga stabilitas sistem keuangan keuangan khususnya di masa pandemi Covid-19.
PENGAWASAN PERBANKAN ANTARA BI, OJK, DAN ASET JUMBO PERBANKAN
Wacana dialihkannya kembali pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) melalui revisi UU BI menjadi perhatian publik. Sebenarnya, seberapa besar industri keuangan di Indonesia?
AAUI Minta Kemudahan Penerbitan e-Policy ke OJK
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagai wadah industri asuransi umum berharap mendapat kemudahan untuk menerbitkan polis elektronik (e-policy). Seiring dengan regulasi yang dinilai menghambat, AAUI menyampaikan kajiannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).