OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Berjuang Menambal Lubang Penerimaan
Pemerintah harus menanggung konsekuensi yang berat sejalan dengan banyaknya insentif yang diberikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
PEMERINTAH AKAN LAKUKAN P3B DENGAN KOREA SELATAN DAN JEPANG
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan negosiasi kembali terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Korea Selatan dan Jepang. Upaya tersebut ditargetkan dilakukan dan tuntas tahun 2020. Langkah P3B sendiri dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Tanah Air.
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Otoritas Berwenang Tagih Imbalan Bunga
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Otoritas Berwenang Tagih Imbalan Bunga
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
DIINVESTASIKAN DI INDONESIA, DIVIDEN DIBEBASKAN DARI PPH
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah ketentuan dan fasilitas perpajakan sebagai upaya bagi penguatan perekonomian nasional. Salah satunya adalah pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap dividen, baik dari dalam maupun luar negeri, serta penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap (BU) di luar negeri yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Pemda Makin Tak Berdaya
Bisnis, JAKARTA – Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal bakal terpangkas menyusul beralihnya kendali penentuan pajak daerah dan retribusi daerah ke pemerintah pusat.
PERJANJIAN PAJAK BERGANDA: Celah Penghindaran Menyempit
Bisnis, JAKARTA – Celah penghindaran pajak oleh pelaku usaha makin sempit usai disepakatinya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty antara pemerintah Indonesia dan Singapura.
SOAL OMNIBUS LAW PERPAJAKAN, APINDO SINGGUNG PENGADILAN PAJAK
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengungkapkan dalam omnibus law sektor perpajakan, tidak ada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
“Nampaknya...
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Ekstensifikasi Tutup Lubang Penerimaan
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah akan memaksimalkan ekstensifikasi pajak untuk menutup lubang penerimaan yang semakin lebar akibat pemberian sejumlah insentif fiskal dalam Omnibus Law Perpajakan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH: Pasar Menanti Tuah Omnibus Law
Sejumlah pihak memproyeksikan kondisi pasar modal pada 2020 lebih bullish dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu sentimen yang dapat mendorong ialah pembuatan Undang-Undang (UU( Omnibus Law. Seberapa besar efeknya?