Pemerintah harus menanggung konsekuensi yang berat sejalan dengan banyaknya insentif yang diberikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
Sumber: Bisnis Indonesia. Rabu, 12 Februari 2020.
