Pemerintah Masih Kaji Perpanjangan PPnBM
Hingga saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengkaji perpanjangan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dalam skema pemulihan ekonomi nasional 2022.
PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK: PESERTA TAX AMNESTY BISA DIPIDANA
Peserta Program Pengungkapan Sukarela patut waswas. Musababnya, pemerintah membuka celah adanya tuntutan pidana dengan berdasar pada data dan informasi yang tersedia di Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, dalam program yang juga dikenal sebagai Tax Amnesty II ini.
INSENTIF PAJAK INVESTASI: TAX HOLIDAY KEHILANGAN PAMOR
Relevansi stimulus tax holiday terhadap kinerja investasi kian memudar. Hal itu tecermin di dalam serapan insentif yang terus turun kendati realisasi penanaman modal di Tanah Air mencatatkan performa yang cukup prima.
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA: UJI SAKTI SANKSI TAX AMNESTY
“Boleh juga sih [tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela]. Tetapi kalau saya menemukan harta Anda, agak mengkhawatirkan sih konsekuensinya. Mau dikenakan sanksi pajak 200%?”
SIAP-SIAP BANJIR DANA REPATRIASI
Dana hasil repatriasi harta hasil Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan dilaksanakan pada 1 Januari—30 Juni 2022 diyakini bakal membanjiri Indonesia.
INTEGRASI NIK DAN NPWP: AMUNISI BASIS PAJAK BARU
Pemerintah memiliki amunisi baru untuk menggali basis pajak lebih luas sejalan dengan integrasi antara data kependudukan dan sistem administrasi perpajakan yang diatur di dalam RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PERPAJAKAN: Meterai Rp 10.000 Belum Siap, Meterai Lama Berlaku
JAKARTA, KOMPAS — Implementasi kebijakan tarif bea meterai tunggal Rp 10.000 masih menunggu produksi meterai tempel selesai dan infrastruktur meterai elektronik siap. Oleh karena itu, masyarakat masih bisa menggunakan meterai lama dengan nilai paling sedikit Rp 9.000 hingga 31 Desember 2021.
Tarif bea meterai tunggal Rp 10.000 seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2021 sesuai Undang-Undang Nomor 10...
Menkeu Beri Opsi Tunda Pungutan PPh Pasal 21
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan penundaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) seperti yang dilakukan pada 2008-2009 ketika dunia sedang menghadapi krisi finansial global.
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Pengenaan PPN dan Dilema Tarif Tontonan Streaming
Dalam Rancangan Udnang-Undang Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dari luar maupun dalam negeri.
Pemburuan Pajak Aset WP di Luar Negeri Dimulai
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membentuk tim untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) yang menyimpan asetnya di luar negeri. Upaya ini dimulai dengan menjalankan tax examination abroad (TEA) sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad dalam Rangka...