Air Bersih: DKI Bangun 2 Instalasi Pengolahan Air
Jakarta – PT Jakarta Utilitas Propertindo, tahun ini bakal memiliki dua instalasi pengolahan air yang pembangunannya diperkirakan tuntas pada September 2016.
Direktur Utama PT Jakarta Utilitas Propertindo Chairul Hakim, mengatakan bahwa PT Jakarta Propertindo mendapatkan penugasan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mendukung penanaman pasokan air...
Lahan Terbatas: Emiten Gencar Bentuk JV
Jakarta – Sejumlah emiten properti gencar membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan lain seiring cadangan lahan yang kian menipis.
Strategi ini ditempuh untuk menjaga tingkat pendapatan dalam jangka waktu pendek-menengah, sedangkan akuisisi lahan akan ditujukan untuk investasi jangka panjang.
Peningkatan Layanan Air: Palyja Siapkan Capex Rp125 Miliar
Bogor – PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja), operator penyediaan dan pelayanan air bersih di Ibu Kota Jakarta telah menyiapkan dana investasi sebesai Rp125 miliar, guna meningkatkan layanan air bersih pada tahun ini.
Presiden Direktur PT Palyja, Alan Thomson mengatakan belanja modal atau capital ex-penditure (capex) sebesar itu mayoritas akan digunakan untuk penggantian meteran air, lalu penambahan...
Ajukan Proposal Perdamaian: AAA Investment Minta Grace Period
Jakarta – PT AAA Investment yang saat ini dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sudah menyerahkan proposal perdamaian kepada para krediturnya.
Kuasa hukum AAA Investment Sugihata Gunawan menjelaskan, proposal perdamaian yang ditawarkannya itu menjamin utang kepada seluruh kreditur akan terbayarkan. Hanya saja, perusahaan investasi itu meminta penundaan atau grace period selama...
Spin Off UUS Bank Jatim: Realisasi Ditarhetkan September
Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim optimistis spin off unit usaha syariah akan terealisasi pada September 2016.
Direktur Utama Bank Jatim R. Soeroso mengatakan pihaknya sudah mengajukan rencana pemisahan unit usaha syariah (spin off) tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
PKPU Perusahaan Asing: Wintermar Menang, Niko Resources dalam PKPU
Jakarta – Perusahaan kontraktor minyak bumi dan gas asal Kanada, Niko Resources Limited kini berada dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang setelah majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan PT Wintermar.
Dalam sidang putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim menilai permohonan yang diajukan oleh anak usaha PT Wintermar Offshore Marine Tbk. itu sudah memenuhi syarat...
Restrukturisasi Utang: PKPU, Solusi yang Semakin Dilirik
Untuk pertama kalinya jumlah permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menembus angka 100 perkara. Kondisi ekonomi dan kesadaran pelaku usaha berpengaruh besar terhadap upaya restrukturisasi utang lewat lembaga peradilan niaga.
Jumlah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 2015 ditutup pada angka 107. Tahun sebelumnya tercatat 74 perkara PKPU yang terdaftar, sedangkan pada...
Divestasi Saham : Pemerintah Kaji Nilai Saham Freeport
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mengkaji nilai saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen dengan nilai 1,7 miliar dollar AS. Dengan menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah Rp 13.800, nilai saham tersebut setara dengan Rp 23,46 triliun. Pemerintah menyiapkan empat badan usaha milik negara untuk membeli saham tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan...
Pengawasan Konglomerasi Keuangan: Aturan Belum Sinkron
Jakarta – Sejumlah kalangan berharap pemerintah menyinkronkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan konglomerasi keuangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Hotbonar Sinaga, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra), menuturkan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan pengawasan terintegrasi konglomerasi lembaga keuangan yang tengah didorong Otoritas Jasa...
Divestasi Saham Freeport: Tim Lintas Kementerian Segera Dibentuk
Jakarta – Pemerintah segera membentuk tim lintas kementerian untuk menangani proses divestasi PT Freeport Indonesia yang harus ditawarkan sebelum 14 Januari 2016.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, anggota tim itu akan berasal dari kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.