Reklamasi dan Pascatambang Harus Tuntas 100%
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dikerjakan hingga tuntas dengan tingkat keberhasilan 100%. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 10 Juni lalu.
RUU CIPTA KERJA AKAN MULUSKAN 5G
JAKARTA – Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) nantinyadiyakini menjadi salah satu pintu untuk mendorong investasi baru serta penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital di Tanah Air melalui implementasi teknologi seluler 5G.
UU PENANGANAN CORONA: Iktikad Baik yang Acap Bias
Pada 12 Mei 2020, DPR mengesahkan Perpu No. 1/2020 sebagai UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Pelaku Usaha Sambut Positif UU Minerba
Sejumlah pelaku usaha menyambut positif disahkannnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan lalu. Keberadaan UU ini diharapkan menjadi angin segar investasi pertambangan yang sempat stagnan beberapa tahun terakhir.
DPR Sahkan Perppu Covid-19 jadi UU: Pengusaha: Langkah Awal Pemulihan Ekonomi
Kalangan pengusaha mengapresiasi keputusan DPR RI untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang (UU).
Pelaku Usaha Harap Peraturan Pelaksana UU Minerba Segera Terbit
Pelaku usaha menyambut baik kehadiran UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei lalu.
Paripurna DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi UU
Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 menjadi undang-undang (UU).
UJI MATERI PERPPU NO. 1 TAHUN 2020: TIDAK KEBAL HUKUM
Pemerintah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi virus corona, tidak memberikan kekebalan hukum mutlak bagi pengambil kebijakan.
POLEMIK UU PERASURANSIAN: JUDICIAL REVIEW SARAT KEPENTINGAN
Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Perasuransian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah soal bentuk usaha bersama. Mereka keberatan atas larangan pemangku jabatan politik untuk menempati kursi BPA.
Satu Komando Memerangi Dampak Covid-19
Tindakan luar biasa dapat diambil pemerintah bersama otoritas lainnya guna menahan agar wabah covid-19 tidak sampai menenggelamkan perekonomian. Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/ 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi babak baru dalam penanganan wabah covid-19.