OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Otoritas Berwenang Tagih Imbalan Bunga
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN: Otoritas Berwenang Tagih Imbalan Bunga
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan.
OMNIBUS LAW PERBESAR BASIS PAJAK E-COMMERCE
Jakarta: Keinginan pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan dan Omnibus Law dipandang bisa menjadi satu peluang untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital.
Namun begitu, pemerintah harus lebih dulu membuat pasar ekonomi digital di Indonesia lebih terorganisasi, salah satunya ialah menertibkan peer to peer (P2P) ilegal.
“Dengan...
RUU OMNIBUS LAW SETEBAL 2.000 HALAMAN SIAP DISERAHKAN KE DPR
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah selesai dibuat. Selanjutnya, RUU tersebut akan berproses di DPR.
“Sudah kita selesaikan, semua jadi akan berproses di DPR,” kata Airlangga di Wisma Antara Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Namun, di belum bisa memastikan waktu naskah Omnibus...
MENDUKUNG 4 RUU OMNIBUS LAW MASUK PROLEGNAS 2020
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Keempat RUU Omnibus Law tersebut adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Masyarakat pun mendukung langkah tersebut...
OMNIBUS LAW, JOKOWI AKAN UBAH RUMUS PERHITUNGAN UMP
Jakarta, CNN Indonesia — Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah akan mengubah formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja. Perubahan tersebut akan dituangkan dalam Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Beleid tersebut saat ini sedang dirumuskan pemerintah. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan dengan perubahan rumus tersebut nantinya pemerintah...
BEGINI MEKANISME OMNIBUS LAW GANTIKAN UNDANG-UNDANG LAMA
JAKARTA, KOMPAS.com – Empat rancangan undang-undang (RUU) sapu jagat atau Omnibus Law yang diusulkan pemerintah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Keempatnya, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Meski telah masuk daftar,...
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Istana Usul Formula UMP Diubah
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan perubahan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini telah masuk dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden, mengatakan perubahan tersebut direncanakan dengan memperhitungkan besaran upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Draf RUU tersebut juga memperhitungkan...
JOKOWI MAU OMNIBUS LAW JADI HADIAH LEBARAN TAHUN INI
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan empat rancangan undang-undang (RUU) sakti dalam waktu singkat sebagai salah satu bentuk upaya untuk menggejot perekonomian nasional.
RUU tersebut adalah RUU Perpajakan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. Keempat RUU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas 2020.
Juru Bicara Presiden...
RUU OMNIBUS LAW BUKA 3 JUTA LAPANGAN KERJA BARU
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disampaikan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Nanti itu final rapat,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Namun,...