RUU SAPU JAGAT: Tanpa Reforma Agraria, Percepatan Investasi Perparah Konflik
JAKARTA, KOMPAS—Penyusunan rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja didesak agar tak melulu berorientasi pada perizinan eksploitasi sumber daya alam. RUU itu agar dimanfaatkan juga sebagai pemutus rantai hambatan yang menghalangi Indonesia menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam, termasuk rendahnya implementasi reforma agraria.
Tanpa menyertakan hal ini, Rancangan Undang Undang (RUU)...
OMNIBUS LAW: REI Berharap Tak Ada Lagi Hambatan
Bisnis, JAKARTA – Pengembang berharap perundangan omnibus law yang terkait dengan sektor properti benar-benar mampu menjawab persoalan perizinan yang selama ini cukup mengganggu pengusaha.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan pihaknya telah selesai menggodok poin-poin di bidang properti yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam produk omnibus...
PROSPEK PROPERTI: TOD Lebih Dipilih Ketimbang Pinggir Tol
Masifnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi massal modern, membuka peluang bagi pengembang untuk membangun kompleks properti yang berdekatan dengan proyek prasarana itu.
PEMBIAYAAN KONSUMERKPR dan KPA bagi WNA Menjanjikan
JAKARTA — Perbankan tengah mengkaji prospek KPR dan KPA sejalan dengan terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang kepemilikan hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
Aturan pembiayaan properti bagi WNA diharapkan membuka celah pasar baru bagi perbankan dalam ekspansi kredit. Apalagi kondisi penyaluran kredit properti oleh perbankan belum sebaik yang diharapkan.
Bisnis...
GARAP GRAND KAMALA LAGOONPP Properti Gandeng Mitra dari Australia
JAKARTA — PT PP Properti Tbk., anak usaha PT Pembangunan Perumahan Tbk. dalam tahap pembahasan akhir dengan kelompok bisnis properti asal Australia untuk menggarap proyek Grand Kamala Lagoon senilai Rp15 triliu n di Bekasi.
Bisnis Indonesia. 25 Februari 2016. hal: 1
UU TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT: Akankah Berujung di Mahkamah Konstitusi?
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 23 Februari 2016 berbuntut panjang.
Seperti yang telah diduga sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) berkukuh menolak keberadaan UU Tapera karena dinilai semakin memberatkan pengusaha.
Perumahan : DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Tapera
JAKARTA, KOMPAS — Kesepuluh fraksi DPR bersama pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau RUU Tapera dibawa ke sidang paripurna pada Kamis mendatang. RUU Tapera yang disepakati terdiri atas 12 bab dengan 85 pasal. Namun, besaran iuran kepesertaan akan diatur selanjutnya melalui peraturan pemerintah.
Dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah, Selasa (16/2),...
Pembiayaan Properti: Ramai-ramai Turunkan Bungan Kredit Rumah
JAKARTA – Setelah turunnya suku bunga acuan (BI Rate), sejumlah bank penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR) juga beramai-ramai menurunkan suku bunga di sektor ini. Penurunan dilakukan secara bertahap.
Retail Banking Director PT Bank Permata Tbk. Bianto Surodjo mengatakan dengan turunnya suku bunga dasar kredit pihaknya langsung melakukan penyesuaian bunga produk pinjaman. Salah satu yang diutamakan...
SURVEI PENJUALAN PROPERTI: BI: Pertumbuhan Melambat
JAKARTA-Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan harga dan volume penjualan properti residensial sepanjang kuartal IV?2015 masih melambat, sedangkan kalangan pengembang menilai perlambatan masih akan berlanjut sepanjang semester I/2016.
Regulasi Hunian Berimbang: Sanksi Pencabutan IMB Menunggu
Jakarta – Pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah guna memperkuat penerapan konsep hunian berimbang. PP itu juga mencantumkan sanksi berupa pencabutan atau penghentian izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pengembang yang tidak menerapkan konsep hunian berimbang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan PP itu juga menyebutkan pengembang yang tidak mengindahkan konsep hunian berimbang bisa...