PERMENAKER JHT: Menaker Lanjutkan Sosialisasi
Pemerintah menyatakan optimistis dapat menjalankan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Man-faat Jaminan Hari Tua (JHT) meskipun terjadi penolakan dari buruh.
Anies Terbitkan Kepgub UMP Hasil Revisi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 hasil revisi resmi naik 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854. Kepgub tersebut diteken Anies Baswedan pada 16 Desember 2021 dan berlaku mulai 1 Januari 2022.
Kemenaker: Pelaksanaan UMP Tetap Berdasarkan PP 36/2021
Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai landasan hukum penetapan upah minimum seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4 Fakta GOTO Gugat GoTo Rp 2 Triliun
Heboh perebutan nama merek kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, Gojek dan Tokopedia sampai harus digugat karena menggunakan nama GoTo pada perusahaan gabungannya.
Gugatan muncul dari sebuah perusahaan bernama PT Terbit Financial Technology yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 November. Gugatan soal hak atas merek ini memiliki nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN...
MENANTI TUAH FORMULA UPAH
Tarik menarik kepentingan dalam penetapan besaran kenaikan pengupahan buruh 2022 diharapkan teredam oleh formula dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai regulasi turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
LAWYER, MENJAGA USAHA SEMBARI MITIGASI RISIKO
Bisnis, JAKARTA – Penasihat hukum atau lawyer memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bisnis. Secara umum, mereka adalah profesional yang bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan atau menilai suatu potensi bisnis, gugatan, maupun regulasi yang baru.
Daftar Law Firm Korporasi Papan Atas Indonesia 2021
Ada pergeseran juara pada tahun ini.
Oleh: Normand Edwin Elnizar/RED
Fokus menangani praktik korporasi (corporate) bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Betapa tidak, sejak dibukanya keran investasi atau dimulainya kantor hukum modern pertama Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak kantor-kantor hukum yang khusus menangani...
LEGISLASI: Komitmen Pemerintah-DPR Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS – Komitmen politik pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dipertanyakan. Semakin lama pengesahan dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak korban penyalahgunaan data pribadi.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dihubungi dari Jakarta, Kamis (10/6/2021), mengatakan, pemerintah dan DPR perlu...
RANCANGAN PERATURAN MA: Menuju Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta sejumlah kelompok masyarakat sipil mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang tengah menggodok Rancangan Peraturan MA atau Perma tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Aturan ini dianggap bisa menjamin pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana.
Apa itu restitusi dan...
LEGISLASI: Bamus DPR Hambat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
JAKARTA, KOMPAS – Di tengah terus terjadinya kasus kebocoran data pribadi, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR justru terhenti. Pasalnya, Badan Musyawarah DPR tidak kunjung memperpanjang pembahasan rancangan undang-undang yang diharapkan dapat mencegah terus berulangnya kasus kebocoran tersebut.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU...