Menyoal Kuasa Wajib Pajak Pasca-UU HPP
Satu tahun sudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diundangkan, tetapi persoalan yang mendasar masih belum ada kepastian hukum terkait kuasa wajib pajak (WP). Keberadaan kuasa WP (konsultan pajak) terus menjadi diskursus menarik ketika persoalan hukumnya memiliki ketidakjelasan pascaberlakunya UU HPP yang mengubah sebagian UU Ketentuan Umum dan Tata Cara No 28/2007 (UUKUP).
Implementasi UU HPP Pencapaian Target Makin Sulit
Upaya pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak dari implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan makin sulit, menyusul berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela dan terbatasnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai.
UU HPP, Keadilan & Keberpihakan
Perekonomian duniah tengah menghadapi berbagai tantangan yang bertubi-tubi mulai pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, perang Rusia-Ukraina, kanaikan harga komoditas energi dan pangan, disrupsi rantai pasok akibat gangguan supply produk-produk dari Rusia-Ukraina.
Aturan Pelaksanaan Tarif PPN 11% Belum Keluar
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% dari 10% mulai berlaku 1 April 2022, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, hingga kini, masih belum ada kejelasan soal aturan pelaksanaan kebijakan ini.
GUGATAN KE MK UU HPP Dituding Inkonstitusional
Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dianggap tidak inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
Keberadaan Pengacara Pajak Pasca-UU HPP
Tidak dapat dipungkiri bahwa ruang keadilan dalam ragam kebutuhan menjadi mimpi dan milik kita semua yang harus diwujudkan, termasuk keadilan dalam pemenuhan kewajiban pajak sesuai Undang-undang.
KEBIJAKAN BARU PAJAK PENGHASILAN OPTIMALISASI TERANTUK BELEID TEKNIS
Optimalisasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan Pajak Penghasilan yang terkandung di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersandung oleh lambatnya penyusunan aturan teknis. Faktanya, UU tersebut telah resmi berlaku pada 1 Januari 2022.
PEMBAYARAN BUNGA UTANG: SKEMA TAMBAL SULAM KIAN LANGGENG
Skema tambal sulam kembali diterapkan oleh otoritas fiskal dalam mengelola pembayaran kewajiban utang. Dengan skema ini, utang baru yang ditarik oleh pemerintah pada tahhun depan akan dialokasikan untuk membayar bunga utang pada periode sebelumnya, alias gali lubang tutup lubang.
LANCARKAN KONSOLIDASI FISKAL KEMBALI KE DEFISIT 3%: UU HPP Berpotensi Dongkrak Penerimaan Pajak Hingga Rp 120 Triliun
Mandiri Sekuritas memperkirakan, potensi tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak pada 2022 bisa mencapai hingga Rp 120 triliun dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Jokowi Tekah Teken UU HPP, Penerima Fasilitas dari Kantor akan Dipajaki
Pemerintah akan memungut pajak terhadap fasilitas atau natura yang diterima karyawan dari tempatnya bekerja, seperti mobil dan rumah. Pengenaan pajak ini dilakukan seiring dengan perubahan aturan terkait penghasilan natura dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.