ATURAN PENANAMAN MODAL PASAL NASIONALISASI DISOROT
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengkritisi kebijakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal oleh pemerintah yang luput dalam penyusunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Klausul ini dikeluhkan karena dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor.
Pemerintah Buka Ruang Masukan untuk Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada selur uh komponen masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
UU CIPTA KERJA: BUMN Dituntut Berperan Lebih
JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan badan usaha milik negara aktif mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. BUMN dituntut berperan lebih sebagai lokomotif perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Kewajiban BUMN untuk menggandeng UMKM tercantum dalam sejumlah pasal di UU Cipta Kerja. Pasal 21, misalnya, mengharuskan BUMN menyediakan...
PENDIDIKAN: UU Cipta Kerja Mendorong Pendidikan Kapitalistik?
Terlepas dari ”ngeri-ngeri sedapnya” rapat pleno DPR dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (UU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, acungan dua jempol selayaknya diberikan kepada DPR atas kerja kerasnya menghasilkan UU setebal 905 halaman itu.
Saking tebalnya, sejumlah orang, termasuk penulis, membacanya pun pilih-pilih. Karena sangat berkepentingan dengan institusi pendidikan, saya...
LEGISLASI: Lakukan Perbaikan UU Cipta Kerja Sesuai Prosedur
JAKARTA, KOMPAS – Kesalahan penulisan masih dijumpai dalam Undang-Undang Cipta Kerja setelah UU itu ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan di lembaran negara. Perbaikan atas kesalahan itu mesti dilakukan dengan memakai mekanisme yang disediakan oleh hukum, misalnya pemerintah atau DPR mengajukan revisi atas UU itu.
Kesalahan itu, antara lain, ditemukan pada Pasal 6 di Bab III. Pasal...
PERIZINAN INVESTASI Fungsi Daerah Tak Berubah
Pemerintah pusat menjamin kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan yang tertuang di dalam UU Cipta Kerja tak teramputasi.