RUU PPSK: Berbagi Peran Pengawasan

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR pada 15 Desember 2022. Aturan itu diharapkan mampu memperkuat peran kelembagaan dan menjaga daya tahan sektor keuangan di Tanah Air.  

Tugas BI Dipertegas, Wewenang OJK dan LPS Diperluas

Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, Kamis (15/12), memberikan kewenangan lebih luas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

RUU P2SK Kala Gerak Pasar Tak Alami

Skema berbagi beban atau burden sharing yang memungkinkan Bank Indonesia menjadi pembeli siaga di pasar primer instrumen surat berharga negara menjadi salah satu topik dalam Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kendati menjadi salah satu opsi kala krisis, kondisi ini membuat gerak pasar tak alami.

Panja RUU P2SK: Spin Off UUS Bank Tetap Wajib, Tapi Diatur Ulang

Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menyepakati bahwa pemisahan (spin off) unit usaha syariah atau UUS perbankan tetap diwajibkan, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksud akan diatur ulang melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) existing.

RUU P2SK: Pengelolaan Dana JHT Dipecah Jadi Dua Akun

Program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam RUU P2SK akan dikelola dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. Meski beberapa aspek penting masih perlu dikritik, usulan ini patut diapresiasi sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan peserta di masa kerja dan pensiun.

Fraksi PKS Beri Delapan Catatan: Jadi Inisiatif DPR, RUU P2SK akan Dibahas dengan Pemerintah

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi RUU usulan DPR.

Aset dan Modal Masih Minim, Perbankan Syariah Dukung Penghapusan Kewajiban Spin Off

Insan perbankan syariah dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mendukung Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang menghapuskan kewajiban pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari bank induk tahun 2023. Diharapkan RUU P2SK dapat terbit akhir tahun ini, sehingga tidak ada kewajban spin off UUS sebelum porsi aset mencapai 50% dari bank induk....

OJK Usul RUU P2SK Atur Percepatan Pembentukan LPP

Lembaga Penjaminan Polis (LPP) perlu segera dibentuk. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan percepatan pembentukan LPP ikut ditegaskan pada salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK/Omnibus Law Sektor Keuangan).