RUU Cipta Kerja: Amdal Wajib bagi Perizinan Usaha Berisiko Tinggi
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) membagi risiko perizinan berusaha menjadi tiga, yakni tinggi, sedang, dan rendah atau kecil. Setiap risiko akan dibuatkan standar pengendalian dampak lingkungannya. Untuk perizinan berisiko tinggi wajib dilakukan analisis dampak lingkungan (amdal).
Tiga UU Sektor Kemkominfo Masuk ke RUU Cipta Kerja
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan, tiga UU (Undang-Undang) yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ketiga jenis UU tersebut adalah UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, dan UU Pos.
RUU Cipta Kerja: Adang Mafia Tanah, Pemerintah Bentuk Badan Bank Tanah
Jakarta – Pemerintah berencana membentuk lembaga yang disebut dengan badan bank tanah (BBT) sebagai badan khusus yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaa, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Tanah yang dikelola oleh badan ini diberikan hak pengelolaan baik berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan jangka waktu hingga 90 tahun.
Omnibus Law: RUU Cipta Kerja Minim Mengatur Sektor Logistik
Bisnis, Jakarta – Pelaku usaha logistik menyayangkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum maksimal memfasilitasi kebutuhan dasar para pengusaha di sektor tersebut.
Pemerintah Bakal Gelar Roadshow Omnibus Law Ciptaker ke 18 Kota
Jakarta – Pemerintah berencana untuk menggelar roadshow terkait Omnibus Law Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal hadir di lima kota dari keseluruhan roadshow tersebut.
RUU Cipta Kerja Sektor Pelayaran: Omnibus Law Tak Sentuh Administrasi Pelabuhan
Bisnis, Jakarta – Pemrintah dan DPR disarankan memasukkan klausul penyederhanaan mata rantai administrasi pelabuhan dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik minat oinvestor berbisnis di Indonesia.
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: Kadin Dukung Penghapusan Minimal Kepemilikan Pesawat
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut baik adanya penghapusan minimal kepemilikan pesawat oleh maskapai nasional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
“Bahwasannya penerbangan mau lima pesawat mau berapa fine saja, dengan demikian akan membuat supaya pengusaha-pengusaha dalam negeri ingin berinvestasi disitu,: kata Wakil Ketua Kadin Bidang...