OMNIBUS LAW: Ketertutupan Bisa Berujung Uji Formil
Pemerintah didorong lebih transparan dalam penyusunan ”omnibus law”, termasuk yang terkait Cipta Lapangan Kerja. Proses penyusunan RUU yang tertutup tidak sesuai amanat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
JAKARTA, KOMPAS – Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah yang sejauh ini berlangsung tertutup dikhawatirkan bakal membuka potensi uji formil ke...
INDUSTRI PERTAMBANGAN: Omnibus Law Jadi Harapan Baru
Bisnis, JAKARTA – Rancangan Undang-Undnag (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan di subsektor pertambangan mineral dan batu bara di tengah mandeknya pembahasan RUU Minerba.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) masih stagnan di DPR. Omnibus Law...
REGULASI: Buka Diskursus ke Publik
JAKARTA, KOMPAS–Pemerintah mesti terbuka perihal Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang disusun melalui mekanisme omnibus law. Keterbukaan pemerintah akan mengundang pembahasan dan diskusi publik, yang diperlukan dalam penyusunan RUU.
Diskusi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RUU. Sebab, dari diskusi itu, akan muncul masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan...
OMNIBUS LAW: “Omnibus Law”, Antara Buruh dan Produktivitas
Rencana pemerintah membuat payung hukum “sapu jagat” untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional sepertinya mulai memantik pro dan kontra di tengah masyarakat.
Payung hukum “sapu jagat” (Omnibus Law/OL) yang diharapkan dapat memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia mulai mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat terutama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Salah satu...
OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA: Memacu Daerah Beri Pelayanan Prima
Bisnis, JAKARTA – Penerapan service level agreement (SLA) sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan berlaku untuk seluruh kegiatan, mulai yang berisiko rendah hingga tinggi.
Dalam Omnibus Law bakal tercantum satu klausul di mana suatu permohonan perizinan bisa secara otomatis dikabulkan bila batas waktu sesuai dengan SLA perizinan telah terlewati....
Memastikan Omnibus Law Untuk Semua
Ribuan buruh kembali menggeruduk gedung DPR pada Senin (20/1). Kali ini para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menyuarakan penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, karena dianggap mengebiri hak-hak buruh.
Menurut versi buruh, RUU yang ditargetkan rampung sebelum masa 100 hari Kabinet Indonesia Maju tersebut...
DALAM TAHAP FINALISASI: Draft RUU Omnibus Law Masuk DPR Pekan Ini
JAKARTA – Pemerintah terus mengkaji draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan diharapkan bisa rampung pada Senin (20/1), selanjutnya diserahkan kepada DPR pada Selasa (21/1). Proses pembahasan omnibus law dilakukan oleh 31 kementerian dan lembaga (KL) selama dua bulan terakhir dengan melibatkan ahli hukum, akademisi, serta asosiasi terkait.
“RUU Omnibus Law akan segera diserahkan ke...