Penetapan Undang-Undang Perppu Cipta Kerja Berlanjut
Badan Legislatif DPR RI menyepakati RUU terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada, Rabu (15/2).
Perppu Cipta Kerja Gairahkan Dunia Usaha
Menghadapi ancaman resesi dunia, Indonesia membutuhkan kepastian berusaha dan regulasi yang atraktif bagi investor. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha, tapi juga mampu menggairahkan dunia usaha. Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mencegah...
Dunia Usaha Minta Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan Perppu Ciptaker
Dunia usaha meminta dilibatkan secara aktif dalam pembuatan aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga bisa memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan industri nasional.
Cipta Kerja dan Syak Wasangka Pelaku Usaha
Kendati mendukung penuh langkah pemerintah untuk terus menggenjot investasi di dalam negeri, rupanya kalangan pelaku usaha juga dibuat waswas oleh sejumlah aturan anyar yang dirilis pemerintah.
Revisi UU Cipta Kerja Substansi Tak Berubah
Pemerintah memastikan tidak akan menambah atau mengurangi substansi inti mengenai investasi dalam proses revisi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, kendati dalam implementasinya regulasi sapu jagat itu masih belum memberikan jaminankemudahan berusaha.
PEMBENAHAN IKLIM INVESTASI – PAJAK & UPAH MASIH BERMASALAH
Implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tak lantas menerangkan iklim investasi yang dinaungi
awan gelap. Hal itu tecermin dari meningkatnya hambatan investasi dari sisi ketenagakerjaan dan biaya pajak yang dikeluhkan pelaku usaha.
PUPR Siap Relaksasi Izin Usaha Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) siap merelaksasi syarat untuk kemudahan izin usaha konstruksi. Hal itu sejalan dengan langkah pemerintah yang sudah menjalankan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha.
RUU Perampasan Aset Harus Menunggu
Keinginan Presiden agar RUU Perampasan Aset segera dibahas harusmenunggu hingga perbaikan UU Cipta Kerja tuntas. Resistensi kuat dari elite politik ditengarai membuat RUU itu tak kunjung dibahas.
REVISI UU CIPTA KERJA INVESTASI DIYAKINI TETAP TUMBUH
Investasi di Indonesia pada tahun depan diyakini tetap akan naik, kendati adanya sentimen domestik terkait revisi UU Cipta Kerja. Kadin didorong untuk menjadi motor serapan investasi pada 2022.
Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja Tetap Berlaku
Pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang di antaranya meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut dalam tempo dua tahun. Meski demikian, UU Cipta Kerja tetap berlaku.