PERUSAHAAN DIIMBAU TETAP BAYARKAN THR: Jokowi: Stimulus Ekonomi untuk Perusahaan yang Tak Lakukan PHK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sejumlah stimulus ekonomi bagi dunia usaha yang disiapkan oleh pemerintah ditujukan untuk perusahaan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan dan pengawasan terhadap kondisi lapangan ketenagakerjaan di daerah.
PEMBAHASAN KLASTER KETENAGAKERJAAN: PERBAIKI PASAL-PASAL BERMASALAH
Kalangan pekerja berharap penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan pasal-pasal bermasalah dalam omnibus law dengan melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan.
UPAYA TEKAN PHK : INSENTIF KURANG EFEKTIF
Sejumlah insentif yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19 dinilai masih belum sejalan dengan upaya untuk menekan PHK.
DPR Ngotot Bahas Ciptaker
Dewan Perwakilan Rakyat memastikan tetap membahas Rancangan Undangundang tentang Cipta Kerja sebagai bagian dari tugas parlemen dalam pengawasan, penyusunan perundangan, dan pembahasan anggaran.
PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA: Pemerintah Agar Fokus ke COVID-19
Beberapa fraksi DPR mengusulkan adanya penundaaan pembahasan terkait dengan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya itu, fraksi PDI-Perjuangan juga mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari rancangan beleid tersebut.
KONDISI BISNIS SANGAT PARAH: 1,5 Juta Pekerja Dirumahkan dan Di-PHK
Pandemi corona virus 2019 atau Covid-19 berdampak sangat serius bagi dunia usaha dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan hingga Jumat (10/4) ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK.
RENCANA PROGRAM JKP: Penganggur Bakal Dijamin Negara
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah berencana menggaransi jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, insentif itu hingga kinimasih dalam proses penggodokan untuk dimasukkan ke RUU Cipta Kerja.
OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN: Belajar dari PHK Massal Indosat
Sejak tahun lalu, tren pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan ternama Indonesia terus terjadi. Belum lama ini gelombang layoff itu pun singgah di PT Indosat Tbk.
CIPTAKER DATANG, CILAKA ‘HENGKANG’
Bisnis, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat resmi menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Penyerahan RUU itu diwarnai dengan aksi sejumlah elemen buruh dan masyarakat yang menggelar demonstrasi di sekitaran gedung parlemen dan sejumlah daerah.
TATA KELOLA BPJS: Regulasi Existing Belum Memadai
Bisnis, JAKARTA – Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyatakan aturan baru Perpres 25/2020 tentang tata kelola BPJS tidak berkaitan dengan masalah di industri asuransi.