DPR Sahkan Perubahan UU Jalan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 38/2004 tentang Jalan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Pengesahan undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jalan di Indonesia.
PAJAK BARANG & JASA TERTENTU FISKAL DAERAH BELUM LELUASA
Keleluasaan ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas sejalan dengan adanya penyederhanaan sejumlah jenis pajak yang tertuang di dalam Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG JALAN TENGAH PENATAAN FINTECH
Masa depan teknologi finansial atau fintech bakal ditata melalui undang-undang khusus di tengah risiko yang membayangi perkembangan kinerja industri selama pandemi.
DPR Setujui RUU Kejaksaan Menjadi UU
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi undang-undang.
2022, DPR Targetkan Revisi Undang-Undang Migas Rampung
Komisi VII DPR RI menargetkan revisi UndangUndang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas) dapat diselesaikan pada 2022. Penyelesaian revisi beleid ini penting untuk memberikan kepastian investasi dan mempercepat pengembangan potensi migas sebelum dunia meninggalkan energi fosil.
SUBSTANSI RUU HKPD RESENTRALISASI KEKUASAAN FISKAL
Kendati telah dinetralisasi, arah resentralisasi fiskal sangat menguat di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mereduksi semangat desentralisasi, buah dari reformasi.
Lawan Pinjol Ilegal, Pemerintah Siapkan UU Fintech
Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini sangat merugikan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan Undang-Undang (UU) Fintech untuk memberikan aturan dan sanksi yang jelas kepada fintech ilegal yang meresahkan.
Putusan MK Tak Menguransi Hak Pemegang KK dan PKP2B
Pelaku pertambangan batu bara menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
INVESTASI JUMBO MASUK RI
Indonesia bakal kedatangan investasi jumbo dari relokasi dan diversifikasi yang dilakukan oleh pemodal asing. Guna memaksimalkan peluang itu, pemerintah disarankan mempercepat implementasi seluruh aturan teknis UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Diluncurkan, OJK Minta Bank Utamakan Perlindungan Data Pribadi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mengutamakan perlindungan data pribadi dan memitigasi risiko kejahatan siber (cyber crime). Risiko serangan siber harus diantisipasi karena trennya terus meningkat, baik secara global maupun nasional. Apalagi Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi.