PERUBAHAN SKEMA PPN TARIF KOMPROMI PAJAK KONSUMSI
Setelah menghadapi tekanan dari seluruh kelompok masyarakat, akhirnya pemerintah melakukan aksi kompromistis dengan menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai secara bertahap. Jalan tengah juga ditempuh dengan membatalkan skema multitarif.
PROSES POLITIK SKEMA PPN TATKALA LEGISLATOR TOLAK GEDUNG DJUANDA
Kompas pemerintah bergerak tak menentu, setelah kemudi yang membawa setumpuk rumusan baru Pajak Pertambahan Nilai menghadapi tanjakan dan tikungan tajam. Petaka ini terjadi tatkala kalangan legislator di Gedung ‘Kura-Kura’, Senayan, menolak kenaikan tarif dan rencana implementasi multitarif dalam pajak konsumsi tersebut.
UJI STRATEGI PPN DIGITAL
International Monetary Fund (IMF) menyarankan Indonesia untuk memperluas cakupan perusahaan e-commerce kena pajak.
SKEMA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PUNGUTAN PPN BAHAN POKOK BATAL
Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
RAPBN 2022: TARGET PAJAK KONSUMSI MENINGGI
Pemerintah menaikkan target Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada tahun depan, di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan setoran pajak konsumsi.
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN: Sektor Jasa jadi Prioritas
Sektor jasa menjadi prioritas dalam perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sejalan dengan belum meredanya dampak pandemi Covid-19.
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA PERBURUAN PAJAK YOUTUBER DIGEBER
Perburuan pajak kian liar. Setelah menyasar konsumen di dunia nyata melalui penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otoritas pajak mulai fokus di dunia maya. Kini, bidikan panah petugas pajak mengarah ke kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi finansial.
SUMBER PENERIMAAN NEGARA PELEBURAN OBJEK PAJAK BERISIKO
Pemerintah perlu mengantisipasi adanya pelebaran selisih penerimaan dari peleburan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pasalnya, perbedaan tarif yang dikenakan terhadap kedua jenis pajak itu diketahui cukup mencolok.
Pembahasan RUU KUP, Objek dan Fasilitas PPN Diatur Ulang
Pemerintah akan mengatur ulang objek yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ini diambil karena Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pengecualian PPN terbanyak di Asia, sehingga potensi penerimaan pajak nasional sukar diwujudkan.
PERUBAHAN SKEMA PAJAK MENYOAL DAYA PUNGUT PPN
Rencana kenaikan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tarif tunggal 10% ke tarif umum 12% menjadi jalan pintas yang ditempuh pemerintah untuk mengerek penerimaan. Terlebih, selama ini performa pungutan dari pajak konsumsi kurang prima.