Pemerintahan Jokowi – JK Perlu Percepat Proyek MP3EI
JAKARTA – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JokowiJK) harus memberikan dukungan serius untuk percepatan pembangunan proyek strategis dan memiliki nilai keekono mian tinggi, yang terangkum dalamMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Sejumlah proyek infrastruktur yang perlu percepatan antara lain meliputi tol...
POLEMIK COST RECOVERY DI PRIOK: INSA: Kemenhub Harus Turun Tangan
JAKARTA-Merasa tak dilibatkan dalam pembahasan cost recovery, INSA mendesak Kementerian Perhubungan segera turun tangan mengevaluasi rencana penerapan pungutan yang dilakukan sejumlah operator di Pelabuhan Tanjung Priok itu.
Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), mengatakan pihaknya tidak mengetahui terkait adanya rencana penerapan cost recovery itu sebelumnya.
PROGRAM TOL LAUT: Ahli Desak EPC Lokal Didukung
JAKARTA-Tenaga ahli dalam Persatuan Insinyur Indonesia mendesak pemerintahan baru mengedepankan komponen, teknologi dan sumber daya indonesia dari dalam negeri dari pada memprioritaskan impor.
“Para ahli dan insinyur Indonesia memiliki kemampuan tinggi dalam proyek proyek besar,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur S. Umar, Rabu (29/10).
KA TRANS-KALIMANTAN: MTI: Proyek Harus Ditinjau Ulang
JAKARTA-Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang megaproyek kereta api Trans-Kalimantan karena tidak sesuai dengan tujuan negara yang berdikari.
Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai proyek ini hanyak akan mengeksploitasi Kalimantan sebagai sumber energi tetapo mengabaikan tujuan utama pembangunan infrastruktur yang menyejahterakan...
BESI COR: Penyambung Pipa Wajib SNI
JAKARTA-Penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel mulai novenber wajib memenuhi standar nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/2014 yang ditandatangani pada 2 Oktober 2014.
“Penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam yang dimaksud adalah besi cor yang dituangkan ke dalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas sehingga lentur dan kekuatan...
Infrastruktur Jalan: November, Pemerintah Lelang Proyek PBC
Jakarta – Pemerintah segera melelang empat paket proyek jasa penanganan jalan berbasis kinerja atau performance base contract pada November 2014 dengan total kebutuhan dana mencapai Rp 4 triliun.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto mengatakan lelang proyek performance base contract (PBC) akan dilaksanakan pada empat kota besar yaitu Medan, Jakarta, Makassar...
KEK BITUNG: Pemprov Sulut Siapkan Lahan 115 Ha
MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengklaim telah menyiapkan lahan seluas 114,96 hektare untuk menarik minat investor strategis masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang mengatkan penyiapan lahan untuk investor meripakan tahap pertama dari lima tahap penyediaan lahan seluas 534 ha.
Kadin Minta Jokowi Selesaikan 4 Masalah Infrastruktur
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengatasi empat masalah struktural dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Masalah itu adalah kesulitan pengadaan lahan, pendanaan, rendahnya kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, dan masalah koordinasi antarsektor.
“Masalah utama dalam pem bangunan infrastruktur adalah sulitnya...
PENGEMBANGAN BANDARA: Investor Asing Tertarik Kerja Sama
DENPASAR-Beberapa investor asing pengelolaan bandara internasional tertarik mengembangakan Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Internasional Lombok yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).
Corporate Secretary Angkasa Pura (AP) I Farid Indra Nugraha mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti tawaran tersebut kendari belum memutuskan bentuk kerja samanya.
November, Aturan Pengelolaan Bandara Terbit
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengeluarkan keputusan menteri (KM) terkait pengelolaan bandar udara oleh badan usaha swasta setelah terpilihnya Menteri Perhubungan yang baru. Dengan begitu, diharapkan aturan menteri sebagai turunan dari UU No 1/2009 tentang Penerbangan tersebut sudah dapat diterbitkan pada bulan depan.
Kepala Biro Hukumdan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Perhubungan...