JAKARTA – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JokowiJK) harus memberikan dukungan serius untuk percepatan pembangunan proyek strategis dan memiliki nilai keekono mian tinggi, yang terangkum dalamMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Sejumlah proyek infrastruktur yang perlu percepatan antara lain meliputi tol trans Sumatera yang terdiri atas 23 ruang dengan panjang sekitar 2.700 km, tol trans Kalimantan, tol Manado-Bitung, perluasan dan pembangunan bandara-bandara baru (pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo, perluasan bandara Semarang, dan pembangunan bandara baru sekitar Jakarta), serta PLTU Jateng.
“Pemerintah perlu hadir dan memberikan dorongan bagi percepatan proyekproyek ini,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, belum lama ini.
Tercatat hingga Oktober 2014, implementasi proyekMP3EI mencapai Rp 1.2001.250 triliun sejak digulirkan padaMei 2011. Jumlah tersebut terdiri atas proyek-proyek yang sudah selesai, sedang dikerjakan (on progress), dan yang baru groundbreaking. Implementasi tersebut mencakup 60% di sektor riil dan 40% di sektor infrastruktur.
Realisasi investasi proyekMP3EI hingga Oktober 2014 mencapai 29% dari target investasi hingga 2025 yang ditaksir sebesar Rp 4.300 triliun. Proyek-proyek yang sudahgroundbreakingsebanyak 853 proyek dengan rincian sebanyak 412 proyek infrastruktur dan 441 proyek sektor riil.
Terdepan
Menurut Lucky Eko, proyek toal trans Sumatera memiliki nilai keekonomian yang sangat tinggi, karena letaknya paling depan dan langsung berhadapan dengan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Negara-negara itu seperti Singapura, Malaysia, dan India.
Proyek tol trans Sumatera ini mulai berjalan seiring dikeluarkan Perpres pada September 2014, yang menugaskan secara langsung kepadaBUMNyang100%milikpemerintah,bukan perusahaan BUMN yang sudahgo public.
Dari hasil seleksi terhadap empat BUMN karya yang100%sahamnyamilikpemerintah, pemerintah kemudian memilih dan menugaskan PTHutama Karya (HK). Namun HK hanya ditugaskan menangani empat ruas jalan tol sepanjang 350 km, yakni Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan dengan target nilai investasi sebesar Rp 31 triliun.
“Kita tahu kalau proses tender tol trans Sumatera sebelumnya hampir tidakad apeminatnya. Kemudianpemerintahmenunjuk langungHutamaKarya.Mudah-mudahansukses,”ujarnya.
Terkait denganpenunjukan itu, kataLucky, ke depan pemerintah perlu memberikan jaminan akan ada penanaman modal negara (PMN) danmembantuHKdalammendapatkan pinjaman ke lembaga internasional dengan bunga rendah agar tingkat pengembaliannya relatif cepat dan aman.
“Kita tahu anggaran infrastruktur di Indonesia itu sangat terbatas, sementara kebutuhan akan pembangunan seluruh ruas tol trans Sumatera bisa mencapai Rp 300 triliun, sehingga paling cepat baru bisa rampung 8 tahun lagi,”ujarnya.
Karena itu, Lucky berharap, pemerintahan Jokowi-JK bisa mempercepat proyek ini dengan merealokasi dana dari penghematan subsidi untuk energi ke pembangunan infrastruktur ini.
Selain itu, dia juga menyinggung proses groundbreaking tol trans Kalimantan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan yang panjangnya mencapai 100 km dan tol Mando-Bitung. Untuk tol ManadoBitung, lanjut dia, proyek ini memiliki nilai strategis karena akan menghubungkan dengan pelabuhan laut.
“Tol Manado-Bitung cukup strategis karena di sana juga akandibangunpelabuhan terbesar di kawasan timur, yang kemudian bisa menghubungkan lalulintas barang ke luar negeri seperti ke China,”ungkap dia.
Sementara itu, dia juga menjelaskan pembangunan bandara baru atau perluasan bandara di beberapa tempat relatif mulus, seperti di Yogyakarta (Kulon Progo), Surabaya, dan perluasan bandara Semarang.
“Di awal masterplan, ada keinginan fokus ke perluasan bandara Soetta, tapi oleh Kemenhub menginginkan adanya alternatif bandara baru, yang kemudian cenderung ke Karawang,”kata dia.
Untuk mewujudkan bandara alternatif ini, lanjut dia, pemerintah pusat harus bisa meyakinkan kembali kepada pemerintah provinsi Jawa Barat mengenai fungsi bandara Karawang, yang nota bene lebih banyak melayani masyarakat sekitar Jabodetabek.
Investor Daily, Jumat 31 Oktober 2014, hal. 20
