JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengatasi empat masalah struktural dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Masalah itu adalah kesulitan pengadaan lahan, pendanaan, rendahnya kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, dan masalah koordinasi antarsektor.
“Masalah utama dalam pem bangunan infrastruktur adalah sulitnya pengadaan lahan. Tapi, permasalahan ini (pengadaan lahan) juga sama dengan ma salah pendanaan, keduanya berkontribusi paling besar dalam lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ka ta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi seusai acara Focus Group Dis cussion Infrastruktur Kadin di Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut dia, berbagai pihak sebenarnya sudahmenyadari ur gensi pembangunan infrastruktur di Tanah air selama lebih dari li ma tahun terakhir. Pemerintah juga sudah merespons dengan berbagai perencanaan, termasuk perencanaan jangka menengah, berupa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025.
Selama ini pembangunan in frastruktur sangat tergantung pada investasi swasta, sedangkan investasi infrastruktur dari pen danaan pemerintah (anggaran pendapatan dan belanja negara/ APBN) sangat kecil. Dari data Bank Dunia, besaran investasi infrastruktur seharusnya 1% dari product domestic bruto (PDB) suatu negara. Dengan demikian, Indonesia sehar usnya me nyediakan sekitar Rp 908 triliun, yakni 1%dari PDBRp 9.080 triliun.
“Namun kenyataannya, hanya ada alokasi anggaran untuk in frastruktur sebesar Rp 169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp 206 dalam APBN 2014. Akibatnya, investasi infrastruktur pada 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan BUMN,” jelas dia.
Untuk menyelesaikan per masa l ahan pendanaan i n frastruktur, pemerintahan Jokowi harus membuat regulasi yang mendukung investasi di bidang tersebut. Pemerintah selanjutnya harus bisa menciptakan iklimpo litik yang baik sehingga menarik minat investor lokal dan asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Kalau regulasinya kuat, in vestor tidak akan ragu dan takut untuk mengeluarkan dana bagi pembangunan infrastruktur,” kata dia.
Selain itu, pemerintahanJokowi diminta untuk mendirikan bank infrastruktur. Bank ini nantinya bisa bekerja secara khusus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
“Proyek pembangunan in frastruktur itu sebenarnya sa ngat banyak dan jelas, dan juga sudah tertuang dalam MP3EI. Kami merekomendasikan pe merintahan Jokowi membentuk bank infrastruktur, supaya pen danaan bisa langsung dan (pro sesnya) lebih cepat, karena sudah ada satu sumbernya,” kata Iwan.
Dia pun menuturkan, pem bangunan infrastruktur di In donesia sudah tertinggal oleh beberapa negara lainnya yang sama-sama masuk ke dalam ka tegori negara berkembang. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan introspeksi ke ‘tubuh’ birokrat.
“Negara lain sudah mampu membangun ribuan kilometer jalan, sementara itu kita jauh tertinggal. Antara pemerintah kabupaten, kota, dan pusat harus ada harmonisasi dalam mendorong hal ini,” tutur dia.
Lebih lanjut, pemerintah ba ru diharapkan juga berfokus pada visi pemerintahan, yak ni mengembangkan sektor maritim. Untuk itu, Jokowi harus membangun infrastruktur yang memadai seper ti pelabuhan. Apalagi Presiden terpilih tersebut sebelumnya sudah melontarkan wacana pembangunan tol laut, dengan mempercepat pemba ngunan pelabuhan.
“ Intinya, bagaimana pe labuhan efisien sehingga bi sa menurunkan biaya logis tik dan meningkatkan daya saing. Selama ini, biaya lo gistik sangat mahal, karena infrastruktur tidak menunjang perpindahan barang dari suatu daerah ke daerah lain di In donesia,” papar dia.
Investor Daily, Jumat 24 Oktober 2014, Hal. 23
