REVISI PERATURAN OJK: Relaksasi Restrukturisasi Belum Cukup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menerbitkan peraturan baru terkait dengan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit bagi industri jasa keuangan.
INDUSTRI: Modal untuk Melompat
Pandemi Covid-19 membuat banyak orang tergopoh-gopoh. Mereka yang terbiasa bertemu di mal berusaha menahan diri. Ada pula yang terbiasa rapat berlama-lama dan beramai-ramai di kantor kini rapat dan berdiskusi secara virtual. Tujuannya, mencegah penularan Covid-19.
Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan teknologi secara cepat. Pada masa pandemi, teknologi seolah menjawab persoalan akibat perjumpaan yang...
INKLUSI & LITERASI FINANSIAL: Akses Keuangan Daerah Makin Dipacu
Ototritas Jasa Keuangan (OJK) akan makin mengoptimalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam 5 tahun ke depan untuk mempercepat inklusi serta literasi keuangan nasional.
Kemendagri, OJK, KPK, dan PPATK Sepakati Penguatan Peran BPD
Kementerian Dalam Negeri RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati perlunya meningkatkan peran dan konstribusi bank pembangunan daearh (BPD).
ASURANSI JIWA: Gunakan Dana Cadangan, Bumiputera Nantikan Restu OJK
Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 menantikan restu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan dana cadangan sehingga bisa membayar klaim nasabah.
REVISI REGULASI OJK: Fintech Lending Bakal Makin Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan regulasi baru terkait penyelenggaraan teknologi finansial peer-to-peer lending (fintech P2P Lending) akan menambah tingkat keamanan dalam aspek perlindungan terhadap para pendana (lender).
Lindungi Investor Pasar Modal: OJK Segera Terbitkan Peraturan Disgorgement dan Disgorgement Fund
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan peraturan disgorgement dan disgorgement fund. Regulasi ini nantinya membantu para investor yang dirugikan akibat pelanggaran peraturan di bidang pasar modal.
RPP PERIZINAN BERUSAHA Pendekatan Bottom Up Perlu Diterapkan
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan pendekatan bottom up terkait dengan penerapan online singe submission risk based approach (OSS RBA) dalam proses perizinan investasi.
Undang-undang PDP Tingkatkan Perlindungan Nasabah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai regulasi perlindungan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sudah sangat baik, terlebih industri perbankan yang highly regulated.
RELAKSASI PENERBITAN OBLIGASI Peraturan Baru Tinggal Selangkah Lagi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut peraturan baru yang mengatur tentang relaksasi persyaratan penerbitan obligasi sektor pembiayaan tinggal selangkah lagi.