KEBIJAKAN FISKAL INDUSTRI KEBERATAN PAJAK KARBON
Rencana pemerintah mengutip pajak karbon direspons keberatan kalangan pelaku industri di dalam negeri. Mayoritas pelaku industri beralasan pajak karbon bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor.
PERATURAN PERPAJAKAN BELEID ANTIPENGHINDARAN PAJAK DIPERLUAS
Indonesia bakal menerapkan General Anti Avoidance Rule sebagai upaya untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak secara agresif. Langkah ini dilakukan menyusul terbatasnya cakupan pencegahan dalam bentuk Special Anti Avoidance Rules dan sejalan tren kebijakan fi skal di dunia.
PERTAMBANGAN JADI BARANG KENA PAJAK LONJAKAN RESTITUSI MENGHANTUI
Di tengah perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah menghadapi risiko tergerusnya penerimaan dari sektor tersebut karena adanya potensi lonjakan restitusi oleh pelaku usaha pertambangan dan batu bara yang ditetapkan sebagai barang kena pajak.
PERUBAHAN SKEMA PAJAK: PENYESUAIAN TARIF KURANG PROGRESIF
Perubahan skema pungutan untuk wajib pahak orang pribadi dinilai kurang progresif dan belum mampu menopang beratnya beban fiskal yang dipanggil pemerintah sejak ekonomi jatuh ke jurang resesi pada tahun lalu.
PAJAK TRANSAKSI INTERNASIONAL KRITERIA WAJIB PUNGUT DIPERLUAS
Otoritas fiskal akan memperluas kriteria pemungut dalam transaksi digital di luar perdagangan melalui sistem elektronik. Rencananya, seluruh penyedia sarana transaksi ditetapkan sebagai wajib pungut pajak dalam transaksi internasional.
SANKSI DENDA ADMINISTRASI: KETIDAKPASTIAN PAJAK MAKIN TINGGI
Ketidakpastian dalam proses peradilan perpajakan makin meningkat, menyusul rencana pemerintah untuk memperpanjang tenggat pembayaran sanksi administrasi akibat putusan peninjauan kembali yang menyebabkan kurang bayar pajak.
KEBIJAKAN PERPAJAKAN EKSTENSIFIKASI CUKAI JALAN DI TEMPAT
Misi ekstensifi kasi cukai jalan di tempat, setelah pemerintah hanya mencantumkan plastik sebagai barang kena cukai baru di luar hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Adapun, karbon yang sebelumnya direncanakan sebagai barang kena cukai kini beralih menjadi barang kena pajak.
PAJAK DIGITAL: Aturan Teknis Disusun
Otoritas fiskal tengah menyiapkan aturan teknis dari UU No. 2/2020, terutama yang terkait dengan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan di Indonesia kendati tidak memiliki kehadiran fisik.
PERUBAHAN SKEMA PAJAK MENYOAL DAYA PUNGUT PPN
Rencana kenaikan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tarif tunggal 10% ke tarif umum 12% menjadi jalan pintas yang ditempuh pemerintah untuk mengerek penerimaan. Terlebih, selama ini performa pungutan dari pajak konsumsi kurang prima.
Sri Mulyani: Draf RUU KUP Bocor dan Tersebar dengan Aspek-aspek Tidak Utuh
Menteri Keuangan (Menkeu) SriMulyani Indrawati menyatakan, draf Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pimpinan DPR RI dan belum dibahas.