UU CIPTA KERJA: Aturan Turunan Perlu Terperinci
Pemerintah disarankan untuk menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja secara terperinci untuk meminimalisasi adanya multitafsir.
Sektor Perhubungan Dalam Kerangka UU Cipta Kerja
Undang-undang Cipta Kerja sudah diketok palu oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Dalam kurun waktu 30 hari setelahnya, baik ditandatangani oleh Presiden atau tidak, ia akan resmi menjadi undang-undang dan masuk lembaran negara. Semua ketentuan di dalamnya berlaku bagi seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai hukum positif.
APJATEL BERHARAP PP DAN KLASTER POS DAN TELKO DITERTIBKAN:
UU Ciptaker Dorong Percepatan Penggelaran Jaringan Telko
UU Cipta Kerja (Ciptaker), pada klaster Pos dan Telekomunikasi, dinilai menjadi angin segar dan mendorong semangat percepatan penggelaran jaringan telekomunikasi (telko) di Tanah Air.
KETENAGAKERJAAN: Pekerja Asing Terus Berdatangan
JAKARTA, KOMPAS — Pintu masuk bagi tenaga kerja asing terbuka semakin lebar. Pekerja asing terus berdatangan dan ditengarai mengambil pekerjaan yang seharusnya diisi tenaga kerja lokal. Kondisi itu dikhawatirkan semakin buruk ke depan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Selama empat bulan terakhir, sebanyak 2.603 warga negara China masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado,...
INSA Sambut Baik Asas Cabotage Dipertahankan
Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) menyambut baik Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak mengubah kebijakan asas cabotage pada pelayaran nasional sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 17/2008 tentang Pelayaran dan Inpres No 5/2005.
Wamen BUMN: LPI akan Beroperasi Awal 2021
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang pembentukannya diatur dalam UU Cipta Kerja diperkirakan akan beroperasi pada awal 2021.
PEMULIHAN EKONOMI TAK TERGANTUNG FISKAL-MONETER Lembaga Internasional Nilai Positif UU Cipta Kerja
Berbagai lembaga multilateral dan pemeringkat (rating) internasional memandang positif terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang prosesnya tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Kehadiran UU tersebut dinilai memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 maupun penguatan ekonomi dalam jangka panjang.
POLEMIK UU OMNIBUS LAW: Berharap Cemas ke PP Ciptaker
Episode polemik Undang-Undang Cipta Kerja masih akan berlanjut. Demonstrasi yang belum surut menolak beleid baru itu hingga kukuhnya pemerintah merumuskan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah menjadi babak baru.
UU Ciptaker Mampu Menarik Investasi Industri Manufaktur
Meski dalam tiga tahun terakhir, 2017-2019, nilai investasi meningkat dari Rp 613,0 triliun ke Rp 809,6 triliun atau 24,3%, penyerapan tenaga kerja baru pada periode yang sama merosot dari 1,39 juta ke 1,03 juta.
UU CIPTA KERJA ATURAN TURUNAN WAJIB DIKAWAL
Penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikawal untuk menjamin tidak adanya pengambilalihan tugas dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal yang perlu dikawal terutama yang terkait dengan perizinan serta penentuan tarif pajak dan retribusi daerah.