SUMBER PENERIMAAN NEGARA PELEBURAN OBJEK PAJAK BERISIKO
Pemerintah perlu mengantisipasi adanya pelebaran selisih penerimaan dari peleburan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pasalnya, perbedaan tarif yang dikenakan terhadap kedua jenis pajak itu diketahui cukup mencolok.
PERLUASAN ULTIMUM REMEDIUM PEMULIHAN KERUGIAN JADI FOKUS
Celah pelaku tindak pidana pajak untuk mengelak dari pembayaran ganti rugi kian menyempit sejalan dengan rencana perluasan kesempatan ultimum remediumhingga tahap persidangan yang diiringi dengan pidana denda tidak disubsider.
PAJAK KARBON INCAR KONSUMEN
Pemerintah menyiapkan konsep pengenaan pajak karbon kepada konsumen orang pribadi atau badan pembeli barang mengandung karbon serta pengguna aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
PENGELAKAN PAJAK 9.496 KORPORASI LAKUKAN AGGRESSIVE TAX PLANNING
Sebanyak 9.496 wajib pajak korporasi terpantau melakukan aggressive tax planning atau perencanaan pajak secara agresif sehingga berisiko menggerus potensi penerimaan negara. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, praktik tersebut dilakukan pada 2015—2019.
PPH MINIMUM DIUSULKAN UNTUK PERUSAHAAN RUGI: 46 Negara Siap Bantu Tagih WP di Luar Negeri
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, sebanyak 46 negara mitra akan membantu pemerintah untuk menagihkan pajak para wajib pajak (WP) yang erada di luar negeri.
PENAGIHAN PIUTANG PAJAK: INDONESIA MINTA BANTUAN YURIDIKSI MITRA
Otoritas pajak akan meminta bantuan dari negara atau yuridiksi mitra untuk melakukan penagihan piutang ajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan di tengah resesi ekonomi, serta mengantisipasi praktik pengelakan yang beresiko menggerus basis perpajakan.
KONSENSUS PUNGUTAN DIGITAL RAMAI-RAMAI JAGA KEDAULATAN PAJAK
Konsensus global mengenai pajak digital mendapat ganjalan dari sejumlah negara berkembang yang terus memperjuangkan kedaulatan pajak. Hal ini makin meningkatkan ketidakpastian terkait dengan kesepakatan pajak atas transaksi elektronik.
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK POTENSI PENERIMAAN MENGGIURKAN
Kantong negara bakal makin tebal menyusul besarnya potensi penerimaan dari Pajak Transaksi Elektronik yang diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
SUNSET POLICY: LOBI TERSELUBUNG ‘PENGUSAHA TANGGUNG’
Penghapusan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela atau sunset policy merupakan agenda trselubung yang dimasukkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Pembahasan RUU KUP, Objek dan Fasilitas PPN Diatur Ulang
Pemerintah akan mengatur ulang objek yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ini diambil karena Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pengecualian PPN terbanyak di Asia, sehingga potensi penerimaan pajak nasional sukar diwujudkan.