INVESTASI ASING: RI Tertinggal di Asean

Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya dalam rasio investasi asing langsung terhadap produk domestik bruto.

PENGADAAN BARANG DAN JASA: Arena Main Mata Dana Negara

Aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam kementerian dan lembaga menjadi salah satu gerbang utama menuju ‘lembah hitam’ tindak pidana korupsi. Sejumlah lembaga pemerintah yang bertugas memantau belanja negara, memeriksa laporan keuangan, hingga institusi antirasuah pun mengonfirmasi hal tersebut.

WANPRESTASI PROYEK KEMENPERIN: Dalih Fiktif Bikin Pelik

Sebanyak 30 perusahaan penyedia barang dan jasa di Kementerian Perindustrian harus gigit jari, lantaran tagihan yang diajukan kepada instansi tersebut tak dibayar. Faktanya, pengerjaan proyek oleh para vendor tersebut telah dilakukan dalam dua tahun terakhir atau selama 2023—2024.

Anggaran IKN Diblokir

Pemerintah memblokir seluruh anggaran tahun 2025 untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini tidak terlepas dari efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp. 81,38 triliun.

Indonesia Segera Punya Government Coal Index?

Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Nantinya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara. Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan.

ASET DIGITAL: OJK Pacu Transaksi Kripto

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transaksi aset kripto di Indonesia berpeluang meningkat pada 2025 setelah mencatatkan kinerja positif pada 2024.

IKLIM INVESTASI: Aral Tebal di Kawasan Industri

Pengusaha kawasan industri mesti menghadapi persoalan berlapis untuk bisa bertahan di dalam negeri. Bukan hanya perkara lambatnya izin  Amdal, aksi premanisme yang dilakukan di sejumlah wilayah juga membuat investasi terhambat.

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana segera mebahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pecan depan.

PENGUATAN EKUITAS: Asuransi Minta Relaksasi Modal Minimum

Sampai dengan November 2024, masih terdapat 43 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/2023.

FINANSIAL TEKNOLOGI: Pinjol Tumbuh, Polemik Tak Luruh

Muncul sejak 2015, industri pinjaman online terus berevolusi dengan beragam polemiknya, dari kasus fraud, kredit macet, hingga penyelenggara bermasalah. Kendati memiliki beragam tantangan, pertumbuhan sektor ini pun tak dapat dipandang sebelah mata.