UPAH MINIMUM 2023: Apindo Tolak Kepgub Penyesuai Upah
Apindo Jawa Barat menyatakan menolak Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.882-kesra/2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih pada perusahaan di Jabar. Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik menilai keputusan gubernur (kepgub) tersebut telah mencampuri dan mengatur tentang penetapan besaran nilai kenaikan upah di atas Upah Minimum dalam Struktur Skala...
Pengendalian Inflasi 2023 Kenaikan Upah Jangan Berlebihan
Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2023 berkisar 3,6%. Target itu bisa tercapai jika didukung oleh penurunan infl asi komponen pangan, komponen harga diatur pemerintah, serta kenaikan upah yang tidak berlebihan.
Kenaikan UMP 2023 Dinilai Melanggar Putusan MK
Kalangan pengusaha memprots keras kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 maksimal 10%, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Upah Minimum 2023: APINDO Sesalkan Kenaikan 10%
Pengusaha menyesalkan terbitnya Permenaker No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10%.
UMP 2023 akan Ditetapkan 21 November
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menegaskan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dan upah minimum kabupaten/kota(UMK) tetap mengacu formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan atau sama seperti 2022.
Ketenagakerjaan: Depenas Kaji Kenaikan Upah
Dewan Pengupahan Nasional menyatakan ada peluang penetapan upah minimum 2023 bakal sama atau bahkan naik dibandingkan dengan tahun ini mengacu infl asi dan pertumbuhan ekonomi 2022.
KENAIKAN UMP Pemprov DKI Diminta Tindak Lanjuti Putusan PTUN
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DPD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyikapi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan pembatalan keputusan Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi sebesar 5,1%.
REVISI UMP JAKARTA PENGUSAHA SIAPKAN ‘AMUNISI’ BARU
Masalah pengupahan di Provinsi DKI Jakarta tampaknya masih menimbulkan perbedaan cara pandang, sehingga diperlukan solusi jitu untuk menciptakan iklim bisnis dan bekerja yang kondusif.
UPAH MINIMUM PROVINSI DKI USUL KAJI ULANG FORMULA UPAH
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula upah minimum provinsi yang diatur dalam PP No.36/2021 tentang Pengupahan.
UPAH MINIMUM UMK MULAI DITETAPKAN PEMDA
Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sudah ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing Provinsi de ngan nilai bervariasi. Besaran UMP itu akan menjadi dasar bagi bupati dan wali kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).