Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara: Jangan Prioritaskan Perguruan Tinggi Kelola Tambang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mencoret usulan perguruan tinggi mendapatkan prioritas pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Prioritas diberikan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

REVISI UU NO. 4/2009: ‘BAGI-BAGI’ Izin Usaha Minerba

Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara kini tidak lagi hanya bisa dinikmati oleh badan usaha besar dan organisasi kemasyarakatan. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan perguruan tinggi dan perusahaan swasta berskala kecil-menengah ikut menggarap pertambangan di dalam negeri.

BADAN USAHA ORMAS KEAGAMAAN: Izin Pengelolaan Tak Bisa Pindah Tangan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, memantik diskursus publik.

Beleid Perpanjangan Operasi PTFI Sudah di Setneg

Perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2060 tinggal selangkah lagi. Hal ini seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara kini verada di Sekretariat Negara.

Jalan Berliku Divestasi Vale Indonesia

Proses  divestasi  PT  Vale  Indonesia  Tbk.  (INCO)  tampaknya  bakal  membutuhkan  waktu  lama,  karena  ternyata  harus  melalui  jalan  yang  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  tahapan  pengambilalihan  saham  PT  Freeport  Indonesia  beberapa  waktu  lalu.