Jokowi Segera Terbitkan Perpres Publisher Rights
Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Penerbit Media Massa (Publisher Rights). Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, asosiasi pers, dan pihak terkait lain secepatnya bertemu guna menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut.
Draf Perpres Publisher Rights Sudah di Tangan Presiden
Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Jurnalistik (Publisher Rights) yang disusun dan disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, Kemenkominfo masih menunggu respons dari Presiden apakah draf masih harus disempurnakan atau akan langsung disahkan menjadi perpres.
Perpres FIR Langkah Maju Pengakuan Kedaulatan RI
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.
Jokowi Terbitkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025. Perpres yang ditandatangani Kepala Negara pada 22 Februari 2022 tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selesaikan Konflik Agraria, Dua Perpres akan Direvisi
Pemerintah akan merevisi dua peraturan presiden (perpres) guna mempercepat proses reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Dua perpres yang akan direvisi tersebut adalah Perpres No 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Perpres NEK Buka Peluang Pendanaan Iklim Lebih Luas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berharap kehadiran Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang di dalamnya mengatur juga mengenai pasar karbon, dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim.
Jokowi Bentuk Badan Pangan Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Pembentukan BPN dilakukan melalui Perpres No 66 Tahun 2021 tentang BPN yang ditandatangani dan diberlakukan pada 29 Juli 2021.
Dana Kelolaan Awal Rp 7,3 Triliun, Pemerintah Luncurkan Skema Inovatif Dana Bersama Bencana
Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau pooling fund bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021.
KI Konawe Serap Investasi Rp 47 T
Kawasan Industti (KI) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2020.