TURUNAN UU P2SK: Aturan Asuransi Wajib Kendaraan di Tangan Prabowo
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib third party liability (TPL) kendaraan akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.
PENGALIHAN PENGAWASAN KRIPTO: OJK Tunggu PP
Di tengah reli harga kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang pengawasan transaksi perdagangan aset digital itu.
Revisi Peraturan DHE Bakal Rampung Akhir Februari
Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam akan selesai pada Februari ini. Dengan adanya revisi PP ini, eksportir akan diwajibkan menaruh dana mereka minimal tiga bulan di pasar keuangan dalam negeri.
PP 36/2021 Jangan Direvisi: Apindo Minta Pemerintah Konsisten Implementasikan Aturan Pengupahan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tetap konsisten dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika terjadi perubahan, hal itu menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Terlebih saat ini sedang terjadi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil...
Menghindari Pemidanaan BUMN
Tepat 8 Juni 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2022 ten tang Perubahan Atas PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Aturan Turunan UU Ciptaker Permudah Pengembangan IKM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).