Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Revisi Perpres BBM Subsidi
Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan main pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi. Revisi Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dibutuhkan untuk mencegah terjadinya over kouta.
Peraturan Sektor Keuangan Kseseimbangan Premi & Risiko Perlu Penguatan
Pengaturan kesesuaian antara tarif premi dan risiko yang dijamin oleh asuransi perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
ATURAN BARU UNIT-LINKEDIMBAL HASIL INVESTASI LEBIH OPTIMAL
Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan lewat pengaturan nilai tunai dengan porsi lebih besar pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit-linked di tahun-tahun awal kepesertaan, berpotensi memberikan imbal hasil lebih optimal bagi peserta ke depannya.
Dampak Perlambatan Hanya Temporer, Aturan Baru Unit Link Bisa Kurangi Potensi Sengketa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan peraturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau dikenal dengan unit link pada 14 Maret 2022 silam. Aturan baru dalam bentuk surat edaran (SE) ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen PAYDI dan mengurangi potensi sengketa melalui perbaikan pada tiga aspek utama penyelenggaraan PAYDI yaitu praktik pemasaran,...
ATURAN OJK ERA BARU BISNIS UNIT-LINKED
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru yang menandai era baru bisnis unit-linked, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.
REVISI ATURAN PENCAIRAN JHT MASA TRANSISI PERLU DIPERPANJANG
Pemerintah perlu mempertimbangkan masa transisi yang lebih panjang terkait dengan kebijakan pencairan simpanan peserta melalui program Jaminan Hari Tua. Langkah itu dapat ditempuh sembari memperkuat fondasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Selesaikan Konflik Agraria, Dua Perpres akan Direvisi
Pemerintah akan merevisi dua peraturan presiden (perpres) guna mempercepat proses reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Dua perpres yang akan direvisi tersebut adalah Perpres No 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Pemerintah Berlakukan Sanksi Tegas Pelanggar Ketentuan DMO
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru terkait batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.k/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.
RENCANA REVISI PERATURAN BPOM NO. 31/2018: Investasi Bakal Membengkak
Rencana revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.31/2018 tentang kemasan pangan olahan secara tidak langsung akan mendorong pelaku usaha beralih dari galon guna ulang ke produk sekali pakai sehingga investasinya akan membengkak.
PRODUK UNIT-LINKED: ATURAN BARU RILIS AKHIR TAHUN
Aturan baru terkait dengan penataan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit-linked ditargetkan terbit pada akhir tahun ini. Regulator masih menyempurnakan sejumlah ketentuan.