OMNIBUS LAW: ”Omnibus Law” Berperspektif Antikorupsi
Belakangan ramai diperbincangkan omnibus law (OL). Wacana ini semakin hangat diperbincangkan sejak bergulir di publik dua peraturan OL, Cipta Lapangan Kerja dan Pajak.
Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.
Perubahan dunia saat ini begitu cepat sehingga diperlukan keputusan yang cepat pula. Sementara...
DPR Belum Terima Draft RUU Cipta Lapangan Kerja
Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum menerima draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah. Pekan lalu, pemerintah sempat mengungkapkan rencananya untuk memasukkan draft RUU yang merupakan revisi sejumlah undang-undang dengan metode omnibus law tersebut pada Selasa (21/1).
Kadin Optimistis Omnibus Law Jadikan Iklim Investasi Lebih Baik
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis, Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi beberapa peraturan perundangan sekaligus, akan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah saat ini sednag memfinalisasi Omnius Law Cipta Lapangana Kerja, yang rencananya akan diajukan ke DPR pada pekan depan dan ditargetkan bisa tuntas dibahas...
RUU Omnibus Law: Program JKP untuk Kurangi Pengangguran
Jakarta – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah tersebut diatur dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh pemerintah.
Menaker: Omnibus Law Tetap Perkuat Perlindungan Pekerja
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, termasuk pekerja.
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung 95%
Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus Law bakal diserahkan seusai masa reses DPR yang jatuh pada 16 Januari 2020. Adapun saat ini, berkas RUU tersebut sudah rampung 95%.