Cadangan Minerba Sebaiknya Menjadi Kriteria Izin Konsesi

Pemerintah sebaiknya menyusun regulasi terkait dengan karakter cadangan tambang mineral dan batu bara dalam memberikan konsesi kepada Koperasi maupun usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Regulasi ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara teranyar.

TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM: Panas Dingin Industri Minerba

Posisi penting industri pertambangan terhadap perekonomian nasional masih belum bisa tergeser, karena selain mampu menyumbang penerimaan negara dalam jumlah signifi kan, efek berganda dari bisnis yang mengoptimalkan sumber daya mineral dan batu bara itu juga tidak bisa diremehkan.

Cegah Korupsi Minerba, Simbara Diluncurkan, Penaikan Roali Batubara Bisa Timbulkan Ketidakpastian

Penaikan royalti batu bara yang direncanakan pemerintah bisa menimbulkan ketidakpastian terhadap iklim investasi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengenai pertimbangan hukum dan keekonomian sebelum rencana penaikan royalti batu bara direalisasikan. Sekalipun akhirnya naik, tarif baru royalti batu bara jangan sampai memberatkan dunia usaha.

SEKTOR PERTAMBANGAN TITIK BALIK INVESTASI MINERBA

Optimisme terkait dengan geliat investasi di subsektor mineral dan batu bara atau minerba menguat setelah pada 2021 tren penurunan terhenti. Kementerian ESDM pun membidik investasi senilai US$5,01 miliar pada tahun ini.

Abaikan Reklamasi, Perusahaan Tambang Kena Sanksi Pidana

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.​

PP Perpanjangan Operasi PKP2B Segera Terbit

Pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait perpanjangan operasi pemegang Perjanjian Kar ya Pengusahaan Per tambangan Batu Bara (PKP2B). Beleid yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tersebut saat ini dalam tahap harmonisasi.

UU Minerba Rugikan Daerah

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menuai protes. Undang-undang yang disahkan DPR pada 12 Mei 2020 itu dinilai merugikan pemerintah daerah penghasil tambang. Salah satu daerah yang merasa dirugikan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PROYEKSI KINERJA 2020: Investasi Minerba Bakal Meleset

Realisasi investasi sektor mineral dan batu bara (minerba) tahun ini diprediksi meleset hingga 25% dari target awal yang ditetapkan US$7,75 miliar seiring dengan pelemahan harga komoditas dan potensi penundaan sejumlah proyek.

PERHAPI SUSUN MASUKAN PERATURAN PELAKSANA UU MINERBA

JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) tengah menyusun masukan bagi pemerintah terkait peraturan pelaksana Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Turunan UU Minerba Segera Terbit

Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid yang disahkan pada awal Mei kemarin itu memuat ketentuan yang menyebutkan batas waktu untuk menerbitkan peraturan pelaksana dalam satu tahun terhitung sejak diundangkan.