LEGISLASI: Pemerintah Berencana Menyerahkan Penyelesaian Problem UU Cipta Kerja ke MK
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana menyerahkan penyelesaian persoalan salah penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pemerintah juga menyerahkan ke MK jika ada substansi di UU itu yang dianggap tidak tepat.
Akan tetapi, MK tidak dapat langsung memperbaiki salah penulisan yang terjadi di UU Cipta Kerja. Sebelumnya, mesti ada pihak...
DAMPAK PENGESAHAN UU CIPTA KERJA GUGATAN DI MK BISA BERGUGURAN
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menggugurkan upaya uji materi sejumlah undang-undang yang tengah memasuki proses persidangan awal di Mahkamah Konstitusi.
Revisi UU MK Bakal Digugat Ke MK
Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif bersama sejumlah lembaga swadata masyarakat (LSM) lain yang tergabung dalam Koalisi Save Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengajukan gugatan revisi Undang-Undang (UU) MK ke MK.
KELEMBAGAAN NEGARA: MK Sumber untuk Menggali Konstitusi
JAKARTA, KOMPAS — Sebagai pengawal terdepan konstitusi, Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi tempat berkembangnya budaya konstitusi. MK juga merupakan lembaga milik publik yang menjadi sumber untuk menggali konstitusi sebagai sebuah ide, bukan hanya norma semata.
Mantan Ketua Mahkamah Agung dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bagir Manan mengatakan, MK merupakan milik publik...
MK Nyatakan Wamen Dilarang Ragkap Jabatan Komisaris
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta.
GUGATAN UU KPK MK Diharapkan Bijak Bersikap
Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan uji materi UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: Kabar ‘Bahagia’ Jelang Pilkada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta barangkali bisa mendapatkan predikat sebagai ‘eksekutor’ pertama putusan Mahkamah Konstitusi tentang bekas narapidana korupsi.