2021, Investasi Properti Asia Pasifik Naik 26%
Laporan JLL Asia Pacific Capital Tracker kuartal IV2021 menyebutkan bahwa volume investasi selama tahun lalu mencapai US$177 miliar atau naik 26%. Konsultan properti itu juga menyatakan, volume investasi kembali ke level sebelum pandemi Covid-19.
Surat Edaran Bersama PBG Bisa Dongkrak Penjualan Rumah 10%
Kehadiran Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dinilai dapat mendongkrak omzet penjualan rumah 10% pada 2022.
Proses Pembebasan Tanah Diyakini Menjadi Lebih Baik
Proses pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional diyakini akan berjalan lebih baik dengan dibentuknya dana jangka panjang kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.
PEREKONOMIAN JAWA TENGAH: Kala Investor Tersandung Tata Ruang
Tumpang tindih regulasi hingga proses revisi rancangan tata ruang wilayah (RTRW) di mayoritas kabupaten/kota yang tak kunjung rampung bisa menjadi “mimpi buruk” rencana pencapaian tersebut.
Kebut Infrastruktur, Perpres Percepatan Pembebasan Lahan Terbit
JAKARTA – Pemerintah mempercepat proses pengadaan tanah melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam beleid ini, sejumlah prosedur dipangkas untukmengakselerasi proses pengadaan tanah yang selama ini kerap menghambat proyek infrastruktur.
Menteri...
Inovasi Produk Wakaf : BNI Syariah Tunggu Persetujuan OJK
JAKARTA – PT BNI Syariah menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk merealisasikan rencana pengelolaan tanah wakaf sebagai salah satu bentuk bisnis baru perseroan.
Direktur Bisnis BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan potensi tanah wakaf di Indonesia sangat tinggi, tetapi hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Saat ini, potensi tanah wakaf di Indonesia sekitar 1,5 miliar hektare...
WNA Boleh Memiliki Properti 80 Tahun
JAKARTA – Warga negara asing (WNA) dapat memiliki properti hunian selama 80 tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2015 itu menyebutkan bahwa orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau...
PENGAGUNAN HGUAturan Pembatasan Segera Terbit
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan penerbitan peraturan tentang pembatasan pengagunan hak guna usaha atas lahan kepada perbankan dapat terbit awal tahun depan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, penyusunan peraturan menteri tersebut sudah dalam tahap akhir.
Bisnis Indonesia. 16 Desember 2015. hal: 7
PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAHSkema Penambahan Juru Ukur Dibahas
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggodok skema penambahan jumlah juru ukur tanah guna mendorong percepatan sertifikasi tanah sesuai dengan paket kebijakan jilid ketujuh.
Bisnis Indonesia. 10 Desember 2015. hal: 4
Kementerian ATR Bantu Investor Urus Lahan Di BKPM
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan simplifikasi izin sektor pertanahan serta memberikan surat booking tanah guna mendukung layanan izin investasi tiga jam yang akan diimplementasikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Dalam kurun waktu tiga jam tersebut, BPN akanmendukungdenganmemberikansuratbooking tanah kepada investor yang ada....