OJK AWASI KRIPTO: Mimpi Sinergi Terantuk Regulasi
Masuknya kripto dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan membuka peluang sinergi dengan industri jasa keuangan lainnya. Namun, potensi kolaborasi tersebut terganjal aturan soal investor institusi belum boleh bertransaksi aset koin digital tersebut.
Memagari Perdagangan Kripto
Kinerja aset kripto memang sedang loyo. Bahkan, tahun ini pun kinerja aset digital itu diramal tak lebih baik ketimbang tahun lalu karena dampak suku bunga bank-bank sentral yang tinggi dan kekhawatiran tentang masa depan kripto menyusul keruntuhan Terra-Luna dan kebangkrutan platform perdagangan FTX.
Pengawasan Kripto Oleh OJK Kelembagaan Bakal Diregulasi Paling Awal
Otoritas Jasa Keuangan akan meregulasi lembaga dan perusahaan keuangan yang menjalankan transaksi produk kripto pada tahap awal, sehubungan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan regulator itu yang diamanatkan oleh UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Set Digital Daftar Kripto Legal Ditambah
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menambah daftar aset kripto legal yang dapat diperdagangkan di pasar fisik.
Wamendag: Bursa Kripto Masih Dalam Proses
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi para investor aset kripto di Tanah Air. Apalagi, jumlah investor kripto akhir-akhir ini terus bertumbuh pesat, bahkan melebihi jumlah investor di pasar saham. Untuk itu, keberadaan bursa kripto amat dinantikan.
Bursa Kripto Tetap Direalisasikan Tahun Ini
Pendirian bursa kripto tetap direalisasikan tahun ini meski pasar sedang lesu. Jumlah investor yang terus meningkat hingga menembus 14,6 juta, melonjak 30% setahun terakhir, menjadi salah satu alasan pendirian bursa kripto di Indonesia. Kehadiran bursa kripto diharapkan memberikan kenyamanan kepada para investor dan pelaku pasar kripto yang selama ini merujuk ke bursa kripto luar negeri.
GEJOLAK PASAR KRIPTO PERLINDUNGAN KONSUMEN DIPERKETAT
Sejumlah negara tengah mempertimbangkan aturan perlindungan konsumen yang lebih ketat setelah
kejatuhan harga aset kripto. Sementara itu, pemerintah RI menggagas adanya rating risiko produk kripto sebagai referensi bagi otoritas pasar untuk memberikan atau tidak memberikan izin bagi listing produk kripto di bursa dalam negeri.
PEMUNGUTAN PAJAK: BAYANG-BAYANG RISIKO ASET KRIPTO INDONESIA
Kebijakan pengenaan pajak aset kripto berpeluang menghadirkan situasi yang dapat diibaratkan dengan pisau bermata dua.
Penilaian Hukum Terhadap Bisnis Kripto
Ketika perkembangan IT (Information Technology) tidak lagi dapat dibendung, segala bentuk kegiatan bisnis pun terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan sangat cepat, termasuk bisnis kripto. Lalu, persoalan hukum pun muncul ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang keterlibatan lembaga jasa keuangan dalam perdagangan aset kripto.
PEMBENTUKAN BURSA KRIPTO Peningkatan Investor Jadi Momentum
Jumlah investor aset kripto yang melejit dipandang sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan kelembagaan aset digital itu di Indonesia, termasuk dalam bentuk bursa kripto dan lembaga kustodian.