Politik Hukum Pajak dalam UU Cipta Kerja
Masuknya pajak dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR telah memberi warna baru politik hukum yang tepat bagi pemaknaan pajak yang mesti dipatuhi. Makna omnibus law pajak dalam UU Cipta Kerja sebenarnya bukan yang pertama kali. UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan No 9/2017 esensinya omnibus karena beberapa norma dalam 5 UU lain dicabut.
Mensesneg Akui Adanya Kekeliruan Teknis dalam UU Cipta Kerja
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui ada kesalahan teknis di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Ciptaker : Kepemilikan Pesawat, Tarif, dan Standar Layanan Penerbangan Diatur PP
Undang-Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengubah pengaturan syarat kepemilikan jumlah pesawat, tarif penerbangan, hingga standar pelayanan maskapai menjadi ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP) dari semula peraturan menteri.
KONTROVERSI UU NO. 11/2020 ISTANA LAKUKAN PERBAIKAN
Harapan berakhirnya kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan secara resmi, ternyata tidak terwujud.
UU Ciptaker Perluas Lapangan Kerja
Merespons positif UU Cipta Kerja, sedikitnya 153 perusahaan segera membangun usaha di Indonesia. Kehadiran omnibus law pertama ini disambut positif oleh para pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, hingga korporasi, domestik maupun asing. Reaksi negatif sejumlah elemen bangsa lebih disebabkan oleh belum tersosialisasinya UU baru ini.
KEPASTIAN USAHA REVISI UU MIGAS MENDESAK
Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
INSA Tolak Kebijakan Asing Miliki Kapal Berbendera RI
Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menolak kebijakan investasi asing dalam kepemilikan kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan angkutan muatan dalam negeri Keinginan pemerintah untuk membuka investasi asing tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) No 17/2008 tentang Pelayaran, khususnya pasal 8 dan pasal 57 sehingga dapat berakibat meredupkan kekuatan industri maritim...
UJI MATERI UU NO. 19/2019 MK, KPK, dan Benteng Terakhir
Kalau publik selama ini hanya menerka-nerka ada ‘keretakan’ di internal Komisi Pemberantasan Korupsi, sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar pada Rabu (23/9) seolah menggambarkan friksi internal itu.
Mastel Minta UU Data Pribadi Bisa Lebih Komprehensif
Masyarakat Tele matika Indonesia (Mastel) meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU nantinya mampu menjawab harapan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi pemilik data pribadi dan lebih komprehensif.
Revisi UU MK Bakal Digugat Ke MK
Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif bersama sejumlah lembaga swadata masyarakat (LSM) lain yang tergabung dalam Koalisi Save Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengajukan gugatan revisi Undang-Undang (UU) MK ke MK.