MENSESNEG: Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno menegaskan, sikap pemerintah yang tidak menhendaki adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
OJK Berharap Mandat Lebih Terkait Fintech
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan mandat lebih terkait industri financial technology (fintech). Dalam hal ini, OJK menilai bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kurang relevan dengan kondisi saat ini, terutama guna merespons perkembangan fintech.
PEMAJAKAN EKONOMI DIGITAL AS TUDING INDONESIA DISKRIMINATIF
Pemerintah Amerika Serikat menuding rumusan skema pemajakan digital Indonesia yang tertuang di dalam UU No. 2/2020 diskriminatif dan merugikan perusahaan asal Negeri Paman Sam. Tudingan tersebut disampaikan dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh kantor perwakilan dagang negara adidaya itu.
PEMULIHAN SEKTOR PROPERTI: UU Ciptaker Jadi Katalis Positif
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menyatakan kehadiran Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja bisa menjadi katalis positif bagi pemulihan industri properti pada 2021 yang sempat terdampak pandemi Covid-19.
UU Pelaporan Keuangan, Wajib Tertib Hukum
Rancangan UU Pelaporan Keuangan (UUPK) yang disampaikan pemerintah ke publik tampaknya hendak segera dapat menuntaskan persoalan laporan keuangan yang menjadi pemicu banyak kasus yang terjadi.
PERTIMBANGKAN KEMAMPUAN MASYARAKATl DJP Masih Susun Aturan Turunan UU Bea Materai
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga belum ada petunjuk teknis yang muncul dari regulasi tersebut.
Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Kemudahan Berusaha di Daerah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tata Pajak, dan Retribusi Daerah
Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Undang-undang PDP Tingkatkan Perlindungan Nasabah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai regulasi perlindungan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sudah sangat baik, terlebih industri perbankan yang highly regulated.
UU BANK SENTRAL: STATUS QUO INDEPENDENSI BI
Utak-atik fungsi bank sentral berlanjut. Dalam draf revisi UU yang diusulkan parlemen, independensi bank sentral teramputasi. Kini, pemerintah mengajukan Omnibus Law Keuangan yang salah satu poinnya meneguhkan kembali posisi Bank Indonesia. Adu kuat antara eksekutif dan legislatif pun menjadi kunci.
Yusril: UU Cipta Kerja Tetap Sah Walau Ada Salah Ketik
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat permasalahan salah ketik dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya.