PENURUNAN BIAYA LOGISTIK PELABUHAN KRISIS OTORITAS
Otoritas pelabuhan di Indonesia telah berusia lebih dari 10 tahun. Namun, lembaga yang paling berkuasa di pelabuhan itu, sesuai UU No.17/2008 tentang Pelayaran, belum mampu menurunkan biaya logistik nasional.
REVISI UU KUP: OTORITAS PAJAK DI TENGAH INDEPENDENSI & INTEGRASI
Setelah timbul tenggelam selama beberapa tahun, revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akhirnya masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021.
Taji Hukum Persaingan Usaha
Dua startup dekakorn paling bernilai di Indonesia, jasa pengangkutan Gojek dan penyedia perdagangan daring (e-commerce) Tokopedia, dikabarkan sudah menutup perjanjian jual beli bersyarat (CSPA).
Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk
Pemerintah harus segera membentuk LEmbaga Penjamin Polis (LPP) menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah yang telah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
WAJIB ALIH TEKNOLOGI: Presiden Terbitkan Perpres Teknologi Industri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.
POLISI VIRTUAL MEMICU KETAKUTAN BARU
Pekan ini, Polri meluncurkan polisi virtual dengan tujuan menangkal penyebaran konten atau unggahan di media sosial yang berpotensi melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun keberadannya dinilai semakin membatasi ruang berpendapat masyarakat di dunia maya.
Disahkan, 51 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Langsung Operasional
Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri atas 47 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (Perpres).
MUNCUL WACANA HAPUS 4 PASAL KARET: Dewan Pers akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE
Dewan Pers menggelar Diskusi Publik bertema ‘UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari prespektif Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi secara virtual.
UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: ‘PERMINTAAN KRITIK’ ALA PRESIDEN JOKOWI
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah membuka peluang terhadap revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila keberadaan aturan tersebut dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan.
REVISI UU ITE DPR PERTIMBANGKAN MASUK PROLEGNAS
Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk membahas revisi UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas Prioritas 2021.