Otoritas pelabuhan di Indonesia telah berusia lebih dari 10 tahun. Namun, lembaga yang paling berkuasa di pelabuhan itu, sesuai UU No.17/2008 tentang Pelayaran, belum mampu menurunkan biaya logistik nasional.
Sumber: Bisnis Indonesia. Selasa, 23 Maret 2021.
