INSENTIF RUMAH BEBAS PPN: DEVELOPER MINTA PERPANJANGAN
Para pengembang properti meminta pemerintah memperpanjang periode insentif Pajak Pertambahan Nilai rumah baru dari 6 bulan menjadi 1 tahun agar developer kelas menengah ke bawah ikut mendapatkan manfaat.
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PPN Angin Segar Sektor Properti
Pemberian insentif berupa kebijakan penghapusan Pajak Pertam-bahan Nilai (PPN) menjadi angin segar bagi sektor properti.
PENGENAAN PPN Usulan Pebisnis Dikaji
Kementerian Perindustrian menyatakan akan meninjau usulan pelaku industri petrokimia terkait dengan kebijakan sistem pajak.
UU CIPTA KERJA KLASTER PERPAJAKAN Batu Bara Wajib Setor PPN
Pemerintah menetapkan hasil tambang batu bara sebagai subjek terutang pajak pertambahan nilai (PPN).
WAJIB PUNGUT PAJAK DIGITAL : Pemerintah Sasar 9 Perusahaan Asing
Sebanyak sembilan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) asing tengah disasar oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilan (PPN) atas transaksi digital.
Pemerintah Bebaskan PPN Impor LNG
Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) karena produk tersebut dikategorikan sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
BKF: PPN Barang Bekas dan Sektor Ritel akan Disederhanakan
Pemerintah berencana menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor ritel dan barang bekas. Rencana ini merupakan salah satu fokus kebijakan teknis perpajakan pada tahun ini yang tercantum dalam Laporan Kinerja DJP (LAKIN) 2019.
REVISI UU PPN : BATAS PKP BAKAL DITURUNKAN
Pemerintah mengisyaratkan bakal menurunkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dan membatasi pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai upaya untuk memperluas tax base pengenaan pajak konsumsi.
PEMUNGUT PPN PRODUK DIGITAL IMPOR MILIKI PENGAKSES 12 RIBU LEBIH PER TAHUN
JAKARTA – Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menuturkan, penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri atau impor dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.
PAJAK PRODUK DIGITAL: Menkeu Sri Mulyani Bicara soal Pajak Produk Digital
JAKARTA, KOMPAS — Langkah Indonesia mengenakan pajak pertambahan nilai atas produk digital tidak melanggar peraturan dan konsensus global. Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang mengenakan pajak atas produk digital.
”Pemerintah mengatur pajak pertambahan nilai bagi subyek pajak luar negeri, sementara Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR mempermasalahkan (pemungutan dengan skema) pajak penghasilan,”...